Membuka akses finansial untuk jutaan masyarakat Indonesia

24 sec. read

2019, Pemerintahan Jokowi Prediksi Dolar AS di Kisaran Rp14.400

by Gito on 23 Agustus, 2018

Pemerintahan Joko Widodo memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2019 mendatang bakal “nyender” di kisaran Rp14.400. Asumsi tersebut lebih rendah ketimbang nilai tukar rupiah saat ini yang bercokol di kisaran Rp14.600. Meski begitu, jika dibandingkan dengan asumsi rupiah dalam APBN 2018 yang dipatok diangka Rp13.400, proyeksi nilai tukar rupiah di tahun depan masih mengindikasikan adanya tekanan yang cukup dalam.

rupiah melemah

Asumsi nilai tukar tersebut tertuang dalam RAPBN 2019 yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Paripurna DPR – RI di Gedung Nusantara. Saat itu Jokowi menjelaskan RAPBN 2019 dirancang dengan tema APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Asumsi Dasar Perhitungan RAPBN tahun 2019, lanjut orang nomor satu di Republik ini diperkirakan masih akan sangat dinamis dan menantang. Pertumbuhan ekonomi akan didorong pada kisaran 5,3%, inflasi pada rentang 3,5% plus minus 1%, nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.400 per dolar AS.

(Baca Juga : OJK Ciptakan Fintech Center untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi)

Sementara harga minyak mentah Indonesia diperkirakan di kisaran 70 dolar AS per barel, dan lifting minyak bumi diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel per hari.

Selain asumsi makro, dalam RAPBN 2019 juga sudah terlihat rencana belanja negara dan juga pendapatan negara. Berikut detilnya, yuk cek!

Belanja Negara Rp2.439,7 triliun

Belanja negara pada RAPBN tahun 2019 ditetapkan Rp2.439,7 triliun. Jumlah tersebut  mencapai 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 10% lebih tinggi dari realisasi belanja negara di tahun 2018.

Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil. Untuk membiayai belanja negara, Joko Widodo menjelaskan, pemerintah mengandalkan pendanaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri, dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pendapatan Negara dan Hibah Rp2.142,5 triliun

Pada tahun depan, Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan mencapai Rp2.142,5 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp400 miliar.

“Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6% dari perkiraan di tahun 2018,” ujar Presiden Jokowi.

(Baca Juga : Pajak Memelihara Anjing dan Berbagai Aturan Pajak Kontroversial)

Defisit Anggaran 1,84%

Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pada tahun 2019, pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59% terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12% pada tahun 2018  dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84%.

Adapun defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp64,8 triliun pada tahun 2018, dan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp21,7 triliun pada tahun 2019.

Selain penurunan defisit anggaran, untuk mengendalikan tambahan utang, menurut Presiden, Pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4%.

“Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3%,” ucap Jokowi.

Dengan defisit APBN serta defisit keseimbangan primer yang makin kecil, peningkatan  pendapatan yang realistis, belanja yang makin berkualitas dan tepat sasaran, serta pembiayaan yang prudent dan produktif, Presiden Jokowi berharap APBN dakan semakin sehat, adil, dan mandiri.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus dijaga bersama dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan.

Tentang Penulis

Jurnalis, penyuka musik britpop, sangat suka dengan dendeng kering.

×

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami