Berapa Kekayaan Menteri Baru Kabinet Kerja yang Kemarin Dilantik? Ini Rangkumannya
4 menit membacaPresiden Joko Widodo baru saja merombak susunan Kabinet Kerja. Ada lima kementerian yang kini mendapatkan pimpinan baru. Selain itu, Presiden Jokowi mengganti posisi Sekretaris Kabinet. Menarik untuk melihat seberapa besar kekayaan yang mereka miliki. Berikut rangkumannya.
Kekayaan mereka dapat ditelusuri dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, sebagai pejabat publik para pemimpin baru ini wajib menyerahkan laporan tersebut.
Hanya satu menteri yang belum pernah diketahui secara pasti harta kekayaannya karena selama ini bergelut di sektor swasta. Dia adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang menggantikan Rachmat Gobel.
Sementara, pejabat lainnya sudah sangat sering dipercaya menjadi pejabat publik. Penelusuran data LKHPN ini bisa menjadi bukti siapa di antara mereka yang paling rajin memperbarui data kekayaan mereka setelah mendapatkan jabatan baru.
-
Sekretaris Kabinet Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto)

Sebelumnya, Pramono adalah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pramono terbilang tidak terlalu rajin memperbarui catatan harta kekayaannya. Data yang tercatat di KPK adalah data LHKPN tahun 2002. Politikus senior ini memiliki total kekayaan sebesar Rp 8.479.567.737 dan 75.127 dolar AS.
Jumlah tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak serta barang berharga lainnya. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 1,54 miliar. Terdiri dari dua lokasi di Bekasi dan satu lokasi di Kabupaten Bogor. Sementara, harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 1,17 miliar terdiri dari mobil BMW, Suzuki Escudo, Kias Carnival, Toyota Kijang, dan Mercedes. (Baca juga: Kalau Punya 6 Ciri Ini, Artinya Kamu Sulit Kaya)
Politikus PDIP ini juga mempunyai logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik senilai total Rp 704 juta. Pramono juga mempunyai surat berharga senilai Rp 4,5 miliar. Sementara giro dan setara kas senilai Rp 694 juta dan 75.127 dolar Amerika. Namun, Pramono juga memiliki utang sebesar Rp 200 juta.
-
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Soesilo)

Tak jauh berbeda dari Pramono, Rizal tercatat menyerahkan LHKPN pada 2001 silam saat menjabat Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, harta Rizal mencapai Rp 8.509.361.000 dan 88.110 dolar AS. Harta tidak bergerak milik Rizal berupa tanah dan bangunan yang tersebar di tiga wilayah.
Di antaranya tiga bidang Kabupaten Bandung, empat bidang di Kabupaten Bogor, dan dua bidang di Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 3.707.584.000. Rizal juga memiliki harta bergerak yang terdiri dari dua buah mobil senilai Rp 608 juta dan logam mulia, barang-barang seni, serta barang antik seharga Rp 216 juta.
Sementara itu, untuk harta bergerak lainnya, dia memiliki barang elektronik dengan nilai setara Rp 90 juta.Kemudian Rizal juga memiliki surat berharga bernilai Rp 3 miliar, serta giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 887,7 juta dan USD 88.110. Tidak diketahui pasti jumlah kekayaannya saat ini karena sudah terdapat jeda lebih dari satu dekade. (Baca juga: Investasi yang Bisa Kamu Lakukan Saat Dolar Terus Naik)
-
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (menggantikan pejabat lama Tedjo Edhy Purdijatno)

Di awal pemerintahan Jokowi saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Luhut pernah memperbaharui data kekayaannya. Purnawirawan jenderal bintang empat itu hanya mengaku kekayaannnya sudah bertambah tiga kali lipat.
Luhut terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 10 Mei 2001 saat berhenti menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden KH Abdurrahman Wahid.Harta Luhut saat itu mencapai Rp 7.105.490.000 dan 295.494 dolar AS. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 1.460.490.000.
Sementara harta tidak bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 795 juta dan logam mulia senilai Rp 250 juta. Selain itu, nilai giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 4,6 miliar dan 295.494 dolar AS.
-
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil (menggantikan Andrinov Chaniago)

Pada akhir tahun 2014, saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan mengaku total harta kekayaan yang dimilikinya sebesar Rp 52,8 Miliar dan 580 Ribu dollar AS.
Dia menambahkan, dalam laporan tersebut, ia juga mencantumkan hutang sebesar Rp 3,5 miliar dalam bentuk rumah di kawasan Menteng Dalam, Jakarta. Ia mengaku sebelumnya telah empat kali melaporkan harta kekayaannya, yakni tahun 2001, 2004, 2007, dan 2009.
Berdasarkan data terakhir LHKPN nilai kekayaan yang dilaporkan Sofyan saat masih menjabat Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2009 senilai Rp 16.670.592.647 dan 274.401 dollar AS. Harta tersebut terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Depok senilai Rp 248.298.000. (Baca juga: Butuh ‘Kantong Tebal’ Jika Kamu Mau Sekolah Di Sini)
Selain itu ada juga harta bergerak berupa alat transportasi senilai Rp 145 juta. Ada pula harta bergerak lainnya yang terdiri dari logam mulia, batu mulia, dan barang antik senilai Rp 241.600.000 serta surat berharga senilai Rp 15.008.032.436. Adapun giro dan setara kas yang dilaporkan Sofyan sejumlah Rp 991.662.211.
-
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (menggantikan Sofyan Djalil)

Sebelumnya, Darmin pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2009-2013. Dari LHKPN Darmin memiliki harta Rp 30,17 miliar setelah melepas jabatan sebagai Gubernur BI. Dalam laporan tersebut, ia memiliki harta tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, senilai Rp 17 miliar.
Di antaranya, tanah dan bangunan di Bekasi senilai Rp 1,7 miliar serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 3,9 miliar. Ada pula harta bergerak, yaitu sejumlah mobil. Salah satunya Toyota Alphard yang laku Rp 700 juta. (Baca juga: Kebiasaan Generasi Z yang Bisa Bikin Bangkrut)
Harta Darmin mengalami peningkatan cukup besar dibandingkan tahun 2010. Kala itu, total kekayaannnya senilai Rp 21,8 miliar. Lulusan Universitas Indonesia ini merupakan salah satu pejabat negara yang taat melaporkan hartanya.