Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

7 menit waktu bacaan

Cara Mengurus Surat Keterangan Domisili Untuk Berbagai Keperluan

by Teti Purwanti on 7 April, 2020

Bagi penduduk yang tinggal di suatu wilayah namun berasal dari luar daerah, harus memiliki surat keterangan domisili untuk berbagai keperluan, seperti urusan perbankan. Karena surat keterangan domisili merupakan persyaratan yang harus ada saat berurusan dengan perbankan.

surat keterangan domisili

Kondisi ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di Jakarta, namun memiliki KTP ataupun identitas kependudukan dari wilayah lain di luar wilayah administrasi DKI Jakarta. Setiap pendatang yang tinggal di Jakarta wajib memiliki surat keterangan domisili.

Surat keterangan domisili tidak hanya berguna untuk mengurus pembuatan rekening bank saja. Tetapi juga harus disertakan pada saat mengurus dokumen pernikahan, melamar pekerjaan, hingga pendaftaran sekolah anak.

Surat keterangan domisili atau yang biasa disingkat SKD merupakan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Sebagai bukti bahwa pendatang telah melapor dan memiliki tempat tinggal tetap.

SKD juga biasanya dibutuhkan oleh perusahaan sebagai syarat dokumen untuk pengurusan pajak dan perizinan.

Manfaat lainnya dari Surat Keterangan Domisili

Selain bisa dipergunakan untuk membuka rekening, mengurus pernikahan, dan keperluan lainnya, surat keterangan domisili (SKD) juga bisa dipakai sebagai pengganti surat keterangan pindah yang dibutuhkan untuk pengurusan beasiswa, mengurus akta lahir, pembuatan NPWP, hingga mendapatkan bantuan dari pemerintah serta persyaratan administratif lainnya.

Sementara itu, dari sisi pemerintah, SKD bermanfaat untuk melakukan pemetaan area yang memiliki jumlah penduduk pendatang dalam jumlah banyak. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan zonasi untuk perusahaan-perusahaan baru melalui surat keterangan domisili perusahaan.

Legalitas Surat Keterangan Domisili (SKD) diatur dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Setiap pendatang wajib mengurus surat keterangan pindah atau surat keterangan domisili pada instansi berwenang seperti kantor kepala desa atau kantor kelurahan.

Cara membuat surat keterangan domisili

Proses pembuatan surat keterangan domisili (SKD) relatif mudah. Sehingga kamu tidak memerlukan bantuan calo ataupun orang lain untuk mengurusnya. Karena bisa diurus sendiri dengan tanpa biaya.

Kamu perlu mempersiapkan seluruh berkas persyaratan yang diwajibkan kepada kantor dinas kependudukan setempat.

Dokumen yang perlu kamu siapkan antara lain:

  1. Lampirkan KTP dan Kartu Keluarga
  2. Surat permohonan dokumen dan data di atas materai Rp6 ribu
  3. Surat pengantar dari RT dan RW
  4. Surat kuasa jika pengurusan diwakilkan dengan materai Rp6 ribu
  5. Pas foto 3×4 sebanyak 1 lembar

Surat keterangan domisili memiliki masa berlaku selama enam bulan yang bisa diperbarui kapan saja. Untuk bisa mendapatkan surat keterangan domisili, kamu perlu mendatangi rumah RT dan RW agar bisa mendapatkan surat pengantar ke kelurahan.

Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut, kamu bisa mengajukan permohonan surat keterangan domisili kepada petugas di kelurahan yang nantinya akan memeriksa kelengkapan persyaratan.

Apabila persyaratan sudah lengkap, maka petugas akan memproses penerbitan surat keterangan domisili.

Kalau kamu membutuhkan surat keterangan domisili lebih dari satu lembar, kamu perlu mempersiapkan persyaratan secara rangkap. Sesuai dengan jumlah surat keterangan domisili yang dibutuhkan.

  1. Karena status hukum memiliki surat keterangan domisili ini wajib, maka setiap pendatang wajib memprosesnya. Agar proses pengurusannya bisa mudah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, antara lain:
  2. Surat pengantar dari RT dan RW bisa diurus sore atau malam hari jika Anda bekerja pada siang harinya atau pada saat akhir pekan.
  3. Pengurusan surat keterangan domisili harus dilakukan pada jam operasional.
  4. Kantor kelurahan umumnya sudah buka pada pukul 08.00 WIB.
  5. Surat keterangan domisili bisa ditunggu asalkan persyaratan sudah lengkap.
  6. Tidak ada pungutan biaya kecuali sukarela terutama untuk RT dan RW.
  7. Perpanjangan surat keterangan domisili sebaiknya diurus 14 hari sebelum jatuh tempo.

Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti KTP sementara

Setiap orang yang tinggal di daerah mana pun di setiap negara sudah semestinya memiliki surat dan kartu yang merujuk pada identitas diri orang tersebut. Penduduk di Indonesia menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau KTP sebagai kartu identitas yang valid dan sah secara hukum.

Umumnya, yang telah memiliki KTP sudah berusia 18 tahun dan menetap di suatu daerah dalam waktu yang lama. Namun, karena satu dan lain hal, tak jarang seseorang keluar dari daerah tempat tinggalnya ke daerah yang baru.

Jika hal ini terjadi, maka KTP yang dimiliki oleh orang tersebut tidaklah berlaku lagi. Sebab, KTP dibuat untuk menandakan bahwa seseorang merupakan bagian daerah tersebut.

Apabila seseorang sudah pindah dari daerah asal ke daerah yang baru, orang tersebut diwajibkan untuk membuat KTP baru sesuai domisili yang baru.

Namun, bukan rahasia lagi jika proses pembuatan KTP tidaklah semudah membuka rekening suatu bank. Butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya KTP dicetak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lalu, bagaimana cara seseorang yang baru pindah ke suatu daerah dan membutuhkan kartu identitas jika KTP di domisili yang baru belum selesai dibuat? Jawabannya adalah Surat Keterangan Domisili, atau biasa disingkat SKD.

Dokumen satu ini adalah surat yang dibuat oleh pejabat di suatu wilayah atau domisili yang berisi data diri lengkap seseorang. Surat ini dibuat sebagai kartu identitas sementara sampai KTP orang tersebut telah selesai dibuat dan diberikan.

Bentuk SKD bukanlah kartu seperti KTP, melainkan kertas yang bertuliskan keterangan diri yang sudah dicap oleh pejabat di daerah tersebut. Setiap orang yang belum memiliki KTP diwajibkan untuk mengurus dan memiliki SKD. Karena banyak keperluan yang membutuhkan SKD sebagai pengganti KTP.

Segera urus KTP dengan domisili baru

Apabila kamu pindah domisili, selain perlu mengurus surat keterangan domisili, juga perlu mengurus KTP di domisili baru agar setiap urusan administrasi yang akan kamu lakukan bisa lancar tanpa kendala.

Pada saat kamu pindah domisili, jangan lupa untuk memperbarui data dokumen kependudukan. Salah satunya adalah e-KTP. Hal ini penting dilakukan agar kemudahan mengurus segala pelayanan publik di wilayah sesuai domisili bisa lebih mudah ke depannya. Namun, banyak warga yang tak mengetahui cara dan syarat mengganti e-KTP sesuai domisili.

Ada pula perbedaan syarat jika seseorang pindah domisili yang masih satu kecamatan, kota, kabupaten, hingga provinsi dengan domisili lama. Untuk warga dengan kriteria seperti ini, maka proses penggantian e-KTP pun dipermudah. Karena tak perlu lagi meminta surat pengantar RT/RW ataupun kelurahan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Cara mengganti e-KTP sesuai domisili baru WNI yang ingin pindah bisa langsung membawa fotokopi KK dan fotokopi e-KTP ke Dinas Dukcapil daerah asal, tanpa meminta surat pengantar dari RT/RW terlebih dulu Di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota daerah asal, WNI akan mendapatkan Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) ke tempat tujuan. Hal ini dilakukan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terkait pindah datang penduduk dalam wilayah NKRI Pasal 15 Ayat (1).

Selanjutnya WNI yang pindah domisili melapor ke Dinas Dukcapil daerah tujuan dengan membawa: SKPWNI dari Dinas Dukcapil domisili asal Surat pengantar RT/RW dari domisili baru Fotokopi e-KTP tetangga terdekat di domisili baru Tunggu Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagai dasar penerbitan KK dan e-KTP di domisili yang baru. Dengan demikian, KTP WNI di daerah asal akan dicabut dan digantikan dengan KK dan KTP baru domisili yang baru.

Adanya peraturan baru ini bukan berarti WNI yang pindah domisili tidak menghubungi pihak RT/RW sama sekali. Posisi RT/RW pada aturan baru tetap diperlukan untuk membuat dokumen KK pertama kali.

(Baca juga: Deretan Film Hollywood yang Harusnya Tayang April 2020)

Peraturan pindah domisili di atas berlaku untuk semua WNI yang ingin pindah domisili berdasarkan klasifikasi yang dimaksud dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 2, yaitu: Dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain; Antar Desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan; Antar Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota; Antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan Antar provinsi.

Pentingnya ubah data e-KTP Menyegerakan diri untuk mengurus e-KTP saat pindah domisili bisa mencegah terhambatnya ketika ingin menggunakan hak pilih saat pemilu atau pilkada, membuka rekening bank di domisili yang baru, serta ketika ingin menerima bantuan dari pemerintah.

Oleh karena itu, apabila kamu pindah domisili karena pindah rumah ataupun penempatan kerja dalam jangka waktu lama, sebaiknya segera urus surat keterangan domisili atau bahkan sesuaikan data e-ktp dengan alamat ataupun domisili baru agar setiap aktivitas administrasi dan kependudukan bisa dilakukan dengan mudah tanpa kendala.

Selain itu, kewajiban memiliki surat keterangan domisili dan juga pengubahan data domisili dalam e-ktp sudah memiliki payung hukum yang jelas baik dalam bentuk undang-undang kependudukan dan juga peraturan presiden.

Pinjaman Dana Untuk Kebutuhan Rumah Anda dengan UangTeman!

Dengan pinjaman dana di UangTeman, kamu bisa ajukan pinjaman hingga 8 juta rupiah. Tidak perlu khawatir untuk kerahasiaan data diri, karena UangTeman sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor registrasi S-2970/NB.111/2017 . Jadi, pinjam dana akan terasa cepat dan aman bersama UangTeman.

Tentang Penulis

Teti Purwanti

Ibu penuh waktu. Penulis setengah waktu. Jurnalis di sisa waktu.