Empat Gubernur Rayu Jokowi Pilih Daerahnya jadi Ibu Kota Baru

3 menit membaca Oleh Gentur Putro Jati pada May 7, 2019

Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Setidaknya ada empat Gubernur yang menyatakan daerahnya sangat siap dijadikan pusat pemerintahan baru.

Kemarin (6/5), empat pejabat daerah tersebut yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim) menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP) di Jakarta, guna menyatakan kesiapan daerahnya jika dipilih menjadi lokasi Ibu Kota baru Indonesia.

(Baca juga: Pindah Ibu Kota Butuh Rp466 Triliun, Duitnya dari Mana Pak Jokowi?)

Berikut adalah paparan singkat keunggulan daerah masing-masing sebagai Ibu Kota yang disampaikan oleh masing-masing Gubernur.

Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar

1. Sulbar memiliki lahan yang dibutuhkan untuk membangun Ibu Kota baru.
2. Sumber daya air daerah tersedia.
3. Sulbar merupakan daerah bebas bencana.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor

1. Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru.
2. Lokasi Ibu Kota yang disiapkan berlatarbelakang Pegunungan Meratus, dan bisa melihat keindahan pantai.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran

1. Kalteng sudah memenuhi semua prasyarat dari Pemerintah Pusat sebagai Ibu Kota baru.
2. Pemerintah Provinsi Kalteng menyodorkan tiga Kabupaten di daerahnya sebagai Ibu Kota baru, yaitu Palangkaraya seluas 66.000 hektare, Katingan 120.000 hektare, Gunung Mas 121.000 hektare.
3. Presiden Pertama Indonesia Soekarno pernah merekomendasikan Kalteng sebagai Ibu Kota baru Indonesia.

Gubernur Kaltim Isran Noor diwakili oleh Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Kaltim, Yusliando

1. Kaltim menyiapkan empat lokasi sebagai alternatif Ibu Kota baru, yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kemudahan akses dari dan menuju empat lokasi menjadi andalan utama.
3. Kaltim tidak pernah mengalami bencana gempa bumi.
4. Pemerintah Provinsi Kaltim mengusulkan konsep Ibu Kota baru Forest City karena memiliki kawasan hutan yang luas.
5. Infrastruktur lengkap, mulai dari bandara, bendungan, hingga rumah sakit.
6. Jumlah penduduk di daerah yang diusulkan masih sedikit.

Dalam pertemuannya dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, semua Kepala Daerah menyatakan akan menyerahkan keputusan penentuan Ibu Kota baru kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah pusat. Mengingat keputusan untuk menentukan lokasi tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan Ibu Kota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ujar mereka kompak.

Kriteria Utama

Dalam pertemuan dengan para Kepala Daerah, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan kembali beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota.

1. Lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.
2. Tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya.
3. Memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
4. Dekat dengan kota existing
5. Tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
6. Lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Pilihan Jokowi

Jadi daerah mana yang akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Ibu Kota baru Indonesia nantinya? Sampai saat ini pemerintah memang belum membuat keputusan final, namun Jokowi menyatakan ada tiga kandidat kuat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota baru nantinya.

(Baca juga: Pusat Pemerintahan Pindah? Jakarta Bakal Senasib dengan Kota-kota Ini!)

Ia menyebut ada yang memiliki lahan seluas 80.000 hektare, 120.000 hektare dan ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum diputuskan yang mana yang ingin dipakai.

“Seperti yang kita ketahui, di Jakarta ini ada 66.000 hektare, sehingga apa yang sudah tersedia ini saya kira lebih dari cukup kalau hanya untuk dipakai ibu kota pemerintahan. Artinya, ini tinggal memutuskan,” tegas Presiden.

Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Ibu Kota baru, Jokowi menegaskan pendanaannya akan diberikan secara multiyears oleh Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pimpinan proyeknya.

“Akan kita cari sebuah scheme khusus sehingga nantinya ibu kota jadi tetapi APBN tidak terbebani,” ucap Jokowi.

Wah ternyata urusan memindahkan Ibu Kota tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Jauh lebih mudah bagi kamu dalam mencari produk keuangan terbaik yang dibutuhkan lewat CekAja.com pastinya. Coba aja kalau gak percaya!