Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

2 menit waktu bacaan

FinTech Indonesia: Kami Butuh Standar dan Regulasi yang Jelas

by Rafly Aditia on 13 November, 2015

Pendalaman layanan keuangan atau yang biasa disebut inklusi keuangan merupakan salah satu program pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan negara menuju tingkat perekonomian yang lebih baik. Inklusi keuangan menjadi salah satu program pemerintah dalam pembangunan ekonomi mengingat sedikitnya jumlah masyarakat Indonesia yang melek akan jasa keuangan, pada tahun 2014 lalu saja hanya ada 36 persen warga Indonesia berumur di atas 15 tahun yang memiliki rekening bank.

Untuk itu, Asosiasi FinTech Indonesia hadir di tengah-tengah melempemnya kesadaran masyarakat serta ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan rangsangan yang hebat agar masyarakat melek terhadap perekonomian modern di tanah air.

Dengan tujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan inklusi keuangan di Indonesia yang masih rendah, Asosiasi Fintech Indonesia yang didirikan oleh beberapa perusahaan jasa teknologi keuangan seperti CekAja.com, Doku, Kartuku, Veritrans dan Bareksa.com berusaha menyediakan akses layanan keuangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.

(Baca juga: Berikan Kemudahan, Masa Depan Fintech di Indonesia Menjanjikan)

 

 

Tetapi, untuk mengembangkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan akses layanan keuangan yang berbasis teknologi ini memiliki beberapa masalah, antara lain yang paling utama adalah permasalahan standar keamanan dan regulasi.

“Penyedia jasa layanan teknologi keuangan membutuhkan standar dan regulasi yang jelas untuk bisa mendukung pertumbuhan seluruh Industri. Jangan sampai ada 10 standar keamanan dan akhirnya masing-masing perusahaan teknologi harus mengikuti 10 standar yang berbeda tersebut. SOP-nya harus jelas agar seluruh Industri di sistem keuangan bisa maju,” ujar CEO Kartuku, Niki Luhur dalam acara diskusi Fintech Indonesia yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (12/11).

Namun, bukan berarti pihak pembuat kebijakan atau regulator dan para pengusaha layanan teknologi jasa keuangan ini berada di pihak yang bersebrangan. Kedua pihak harus berjalan selaras karena memiliki tujuan yang sama yaitu membangun perekonomian Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Veritrans, Budi Gandasoebrata dalam kesempatan yang sama.

“Kita berada di tim yang sama, kita jangan melihat antara regulator dan pelaku usaha adalah dua pihak yang saling berperang. Minat kita itu sama, kita sama-sama ingin membangun ekonomi Indonesia,” tukas Budi Gandasoebrata.

(Baca Juga: 5 Bidang Pekerjaan yang Mesti Dipilih Kalau Mau Karier Menjanjikan di Masa Depan)

 

Tentang Penulis

Writer. Fitness enthusiast.

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami