Harap Bersabar, 3 Daerah Ini Ditolak PSBB-nya Oleh Menkes Terawan

3 min. membaca Oleh CekAja on

Pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta per 10 April kemarin. Hal itu dilakukan guna memutus penyebaran virus Corona yang sampai saat ini belum menunjukkan perlambatan sedikit pun.

Penetapan PSBB di Jakarta merupakan satu hal yang wajib dilakukan mengingat Jakarta menjadi wilayah di Indonesia yang paling banyak kasus positif Corona. Data dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 per 13 April 2020 menunjukkan ada sekitar 2.044 kasus Corona terkonfirmasi di Jakarta dengan jumlah meninggal sebanyak 195 orang dan sembuh 142 orang.

Adanya PSBB tersebut membuat masyarakat tidak bisa keluar dan masuk wilayah Jakarta secara bebas. Anggota TNI dan Polri ditugaskan untuk mengawasi jalannya PSBB tersebut. Di sisi lain, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten lainnya di Indonesia menginginkan agar adanya pemberlakukan PSBB di wilayahnya.

Setelah Jakarta, wilayah lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta wilayah yang memiliki kasus positif Corona terbanyak juga diberikan izin untuk memberlakukan PSBB. Adapun yang berhak memberikan izin pemberlakukan PSBB adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui menterinya, Terawan Agus Putranto.

Dalam menetapkan PSBB, yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dalam peraturan tersebut diatur ketentuan tentang penetapan PSBB di setiap wilayah. Ketentuan tersebut di antaranya adalah pertama jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

Ketentuan yang kedua adalah terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menkes Terawan baru-baru ini menolak permohonan PSBB beberapa wilayah di Indonesia. Berikut daftarnya.

1. Kota Sorong, Papua Barat

Salah satu wilayah yang ditolak permintaan izin untuk PSBB oleh Menkes Terawan adalah Sorong, Papua Barat. Penolakan izin PSBB untuk Kota Sorong didasari dari jumlah kasus dan atau kematian akibat Covid-19 yang belum banyak.

(Baca juga: Aturan PSBB Terbit: Ini Daftar Larangan dan Kegiatan Usaha yang Boleh Beroperasi)

Dilansir dari situs covid19.go.id, hingga 13 April 2020 baru ada 3 kasus Corona yang terkonfirmasi di wilayah Papua Barat dengan jumlah meninggal 1 orang. Atas dasar itu izin PSBB untuk Sorong belum bisa dikeluarkan oleh Menkes Terawan.

2. Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Palangka Raya menjadi wilayah berikutnya yang tidak mendapat izin untuk memberlakukan PSBB dari Menkes Terawan. Sama seperti Sorong, Menkes Terawan beralasan ibu kota Kalimantan Tengah tersebut belum masuk kriteria wilayah yang harus ditetapkan PSBB.

Berdasarkan data dari situs covid19.go.id per 13 April 2020, terdapat 24 kasus Corona yang terkonfirmasi di Kalimantan Tengah. Dari 24 kasus tersebut, 7 di antaranya sudah sembuh dan seorang warga Kalimantan Tengah meninggal akibat Corona. Adapun data tersebut dianggap Menkes Terawan masih belum masuk kriteria untuk penetapan PSBB di Palangka Raya.

3. Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Wilayah lain yang izinnya untuk pemberlakuan PSBB ditolak Menkes Terawan adalah Kabupaten Rote Ndao di Provinsi NTT. Adapun yang menjadi alasan penolakan tersebut adalah Rote Ndao belum menjadi wilayah yang masuk kriteria penetapan PSBB dari peraturan pemerintah.

Penolakan tersebut pun sudah disampaikan Menkes Terawan kepada Bupati Rote Ndao Paulina Haning Ballu pada Sabtu, 11 April kemarin. Di sisi lain, baru-baru ini 2 orang warga Rote Ndao yang berstatus orang dalam pengawasan atau ODP sudah terindikasi positif Covid-19 berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan.

Penolakan izin PSBB untuk Sorong, Palangka Raya, dan Rote Ndao ini kemudian menimbulkan polemik. Pemerintah dianggap tidak serius menangani penyebaran virus Corona lantaran PSBB hanya diberlakukan untuk wilayah yang jumlah kasus dan atau kematian akibat virus Corona sudah dalam jumlah yang banyak.

Banyak yang menyayangkan sikap Menkes Terawan tersebut lantaran harus menunggu adanya korban dulu baru bisa diterapkan PSBB. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan upaya pemutusan rantai penyebaran virus Corona yang begitu cepat.

(Baca juga: Ini Perjalanan Karir Menkes Terawan Buat Yang Belum Tahu!)

Namun, Menkes Terawan tetap bergeming dan berharap agar pemerintah provinsi, kota, dan atau kabupaten yang tidak mendapatkan izin PSBB untuk tetap melakukan upaya penanggulangan Covid-19 sesuai dengan protokol dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana dengan kabupaten/kota tempat kamu tinggal? Apakah sudah mengajukan izin penerapan PSBB kepada Pemerintah Pusat? Kalau belum atau bahkan ditolak, tidak perlu berkecil hati. Urusan pencegahan tertular Covid-19 bisa dimulai dari keluarga sendiri kok.

Caranya dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, kecuali untuk mencari nafkah. Selain itu, rajin-rajin mencuci tangan dan mengenakan masker saat hendak ke luar rumah.

Penuhi segala kebutuhan bahan makanan saat di rumah saja, dengan menggunakan kartu kredit CIMB Niaga. Niscaya budget belanja bulanan kamu bisa ditekan berkat beragam diskon dan promo yang disediakan bagi pemegang kartu kredit CIMB Niaga.

Miliki kartu kredit CIMB Niaga yang memberikan banyak keuntungan sekarang juga. Ajukan aplikasinya lewat CekAja.com ya, prosesnya cepat dan syaratnya sangat mudah.

Tentang kami

CekAja

CekAja