Ini Langkah Pemerintah Antisipasi Dampak Covid-19

3 min. membaca Oleh CekAja on

Terjadinya eskalasi jumlah penderita Covid-19 di seluruh dunia membuat membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. Salah satu Lembaga keuangan dunia, International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi adanya perlemahan ekonomi dunia, bahkan dikatakan ekonomi global diproyeksikan tumbuh minus 3%.

dampak virus corona terhadap perekonomian

Meski begitu, dalamt tiga bulan pertama tahun ini, keadaan ekonomi tanah air masih berada di zona hijau. Pendapatan negara pada Maret 2020 berhasil tumbuh positif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pendapatan negara dan hibah pada akhir kuartal pertama tahun ini mencapai Rp375,95 triliun.

Nilai tersebut tumbuh 7,7% dibanding bulan sebelumnya. “Kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%, meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas”, ungkapnya dalam keterangan resmi.

Meskipun begitu, Pemerintah tetap waspada terhadap dampak pandemi di bulan mendatang. Pasalnya wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020.

(Baca juga: Hemat Energi, Corona Bikin Polusi Berkurang di 4 Negara Ini)

Covid-19 bakal mempengaruhi ekonomi masyarakat

Namun jika dilihat, jumlah pasien terjangkit novel corona paling banyak berada di Pulau Jawa. Padahal kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari Pulau terpadat di Indonesia itu mencapai lebih dari 57%.

Dirinya menambahkan, hal tersebut bisa mempengaruhi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat.

Terkait pendapatan negara lewat pajak, hingga akhir Maret komponen penerimaan pajak dari konsumsi rumah tangga masih mendominasi pertumbuhan pajak.

Namun di sisi lain, penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19.

Efek kerja dari rumah mulai dirasakan

Seiring dengan adanya aturan Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir bulan Maret 2020.

Hal tersebut berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020.

Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak.

Sejalan dengan penerapan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, yang mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP.

Penerimaan dari bea masuk masih tinggi

Sementara itu dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, sampai dengan Maret 2020 angkanya masih tumbuh cukup baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhannya yang berhasil mencapai 23,60% dari periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan cukai berhasil meningkat 36,5%. Meskipun begitu, penerimaan Bea Keluar (BK) secara kumulatif masih mencatatkan pertumbuhan negatif 32,56%..

Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional terjadi akibat turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya aktivitas ekspor barang mentah sebagai dampak mewabahnya Covid-19 di berbagai negara.

(Baca juga: 7 Hal yang Pokoknya Kudu Wajib Dilakukan Setelah Corona Reda

Kebijakan Penanganan Pandemi ke Depan Dalam Menjaga Keuangan Negara

Demi menjaga keuangan negara dan sekaligus menghalau laju penyebaran Covid-19, pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat broadbase.

“Jadi APBN meng-cover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami dampak seperti domino efek. Kesehatan memukul sosial, sosial memukul ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank,” tambah Ani.

Sementara itu daari sisi sosial masyarakat, Kemenkeu mencoba melancarkan stimulus/kebijakan-kebijakan untuk bisa mengurangi dampak shock Covid-19 yang sangat besar ini.

“Untuk masyarakat, tentu tidak bisa seluruhnya shock di absorb oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat,” ungkapnya.

Dari sisi sosial ekonomi APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak merusak atau dalam hal ini menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilakukan ke depan.

Kebijakan extraordinary kemudian dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak akibat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.

Dampak pandemi Covid-19 memang sangat terasa. Sebagai salah satu upayanya, kamu bisa mulai menjajal bisnis secara mandiri. Berjualan online sepertinya asyik untuk dilakukan. Urusan modal? Jangan ragu kamu bisa ajukan kredit tanpa agunan di Standard Chartered

Tentang kami

CekAja

CekAja