Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

6 Kebijakan Fiskal Jokowi yang Bikin Ekonomi Membaik

by Surtan Siahaan on 2 Desember, 2017

bangkit dari kegagalan - CekAja.com

Kebijakan fiskal Presiden Jokowi banyak diapresiasi karena sukses menyehatkan perekonomian. Apa saja  kebijakan yang dinilai sangat positif itu?

Namun, sebelum melangkah lebih lanjut membahas mengenai kebijakan Pemerintahan Jokowi-Jussuf Kalla, ada baiknya untuk mengetahui pengertian dari kebijakan fiskal.

Kebijakan terkait fiskal juga sering disebut sebagai kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mengatur dan mengarahkan jalannya perekonomian agar bertumbuh secara kokoh dan berkualitas.

Setelah memahami pengertiannya, tanpa panjang lebar lagi, berikut ini kebijakan-kebijakan yang dinilai positif di bidang fiskal di era pemerintahan Joko Widodo dan Jussuf Kalla.

Tax holiday

Ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah pada badan hukum. Tujuannya untuk meningkatkan gairah industry dalam negeri.

Isi kebijakan ini berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 10%-100% dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Kebijakan ini juga dikenal dengan nama tax holiday.

Untuk menerima fasilitas ini, terdapat sejumlah persyaratan yakni merupakan wajib pajak yang berstatus badan hukum.

Selain itu, penerima fasilitas juga membangun industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun, rasio utang terhadap ekuitas (debt equity ratio) satu banding empat/ 1:4.

Wajib pajak juga diharuskan mengendapkan dana di perbankan nasional sekurang-kurangnya 10% dari total rencana investasi hingga proyek terealisasi.

Aturan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).

Setidaknya ada 9 kategori industri yang masuk ke dalam industri pionir yakni:

1. Industri logam hulu.

2. Industri pengilangan minyak bumi.

 3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam.

4. Industri permesinan yang menghasilkan industri.

5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan.

6. Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi.

7. Industri transportasi kelautan.

8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pengurangan subsidi BBM

Kebijakan fiskal lainnya yang dianggap penting adalah melakukan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibat kebijakan ini pemerintah mengklaim mampu menghemat anggaran hingga Rp300 triliun.

Sisa anggaran yang berhasil dihemat tersebut sebagian besar dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Sebagian lainnya digunakan untuk mendorong terciptanya satu harga BBM di seluruh wilayah NKRI khususnya di wilayah yang selama ini sulit terjangkau seperti Papua. Pemerintah rupanya membantu Pertamina dalam pembelian pesawat angkut BBM senilai Rp850 miliar.

Dengan adanya pesawat tersebut, Pertamina bisa lebih mudah mendistribusikan BBM sehingga harga yang semula tidak terkendali jadi bisa diturunkan.

Memperluas kebijakan bebas visa

tiket pesawat - CekAja.com

Pemerintah Jokowi juga menambah daftar negara yang bebas visa masuk ke Indonesia. Tujuannya untuk menggairahkan industri pariwisata.

Sedikitnya terdapat negara yang ditetapkan sebagai negara bebas VISA di antaranya Hong Kong, Makau, Chile, Maroko, Peru, Ekuador, China, Korea Selatan, Rusia dan Jepang. Kebijakan ini juga memiliki tujuan lain seperti meningkatkan devisa dari turis yang datang dari luar negeri.

Meningkatkan penggunaan biodiesel

Pemerintah meningkatkan mandatori penggunaan biodiesel CPO dari 10% menjadi 15% dan 20%. Kenaikan ini diharapkan dapat menghemat devisa karena menurunkan volume dan nilai impor solar.

Sebagai informasi saja, seperti dikutip dari BeritaSatu (14/7/2016) permintaan solar di dalam negeri pada 2014 mencapai 171,92 juta barel.

Dari total kebutuhan tersebut, 125,81 juta barel dipenuhi produksi dalam negeri. Sisanya, 33,92 juta barel atau 21 persen dari impor.

Setahun kemudian, permintaan solar turun menjadi 148,37 juta barel dan 125,4 juta barel dipenuhi produksi dalam negeri. Sisanya, 11,6 juta barel atau 8 persen dipenuhi dari impor.

Bea masuk antidumping dan tindakan pengamanan sementara

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri dari tindakan impor yang merusak.

Kebijakan ini sebenarnya juga banyak digunakan oleh negara maju seperti Amerika Serikat yang menerapkan antidumping pada sejumlah produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit/ CPO.

Tax Amnesty

Amnesti pajak atau Tax Amnesty merupakan program pengampunan yang diberikan pemerintah pada wajib pajak yang merupakan orang pribadi, badan yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Ada banyak keuntungan yang diperoleh negara dari program ini yaitu peningkatan likuiditas domestik, pencapaian penerimaan fiskal, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan meningkatnya investasi. Jumlah setoran pajak juga bertambah.

Sementara, bagi peserta, pengampunan pajak memberi sejumlah keuntungan yakni:

1. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana perpajakan. Singkatnya, utang peserta dihapus oleh pemerintah.

2. Bisa melaporkan pajak tanpa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak.

3. Tidak terkena denda atas telatnya pembayaran pajak.

4. Pembebasan Pajak Penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

5. Mendapat kemudahan untuk mengakses layanan kredit bank.

Tujuan kebijakan di bidang fiskal

Seperti sedikit disinggung pada permulaan artikel ini, kebijakan di bidang fiskal bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian nasional. Namun, secara umum kebijakan ini sendiri memiliki tujuan dan target yang bermacam-macam. Berikut ini 8 tujuan kebijakan:

1. Mewujudkan perekonomian nasional yang stabil.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Memacu laju investasi.

4. Memperluas ketersediaan lapangan kerja.

5. Mewujudkan keadilan sosial.

6. Mendistribusikan dan meratakan pendapatan.

7. Menjaga stabilitas harga barang dan jasa.

Tentang Penulis

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami