Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

3 menit waktu bacaan

Kenali Kode-kode dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak

by lhmdi on 15 April, 2016

atur uang_investasi - CekAja.com

Sistem pajak di Indonesia memiliki sebuah istilah dalam pajak penghasilan yang diberi nama penghasilan tidak kena pajak atau dikenal juga dengan singkatan PTKP. Lalu apakah maksud dari istilah ini?

Secara umum, PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan sebuah standar perpajakan untuk tidak menarik atau melakukan pengurangan terhadap penghasilan bruto  seseorang atau wajib pajak pribadi dalam menghitung penghasilan kena pajak serta objek pajak penghasilan tambahan yang harus dibayarkannya.

Sementara itu, secara landasan hukum, PTKP dari tahun ke tahun diatur dan tertera dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang PPh, terdapat sebuah pernyataan, seorang individu sebagai wajib pajak diberikan pengurang berupa penghasilan tidak kena pajak.

Kode dalam PTKP

Meskipun dikenal sebagai istilah penghasilan yang tidak dibebankan oleh pajak, namun jangan salah sangka, semua hal yang tertera dalam PTKP sudah dihitung berdasarkan sebuah persyaratan umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. dan kemudian menetapkan nilai sebuah PTKP.

Lalu, apakah kamu merupakan bagian dari PTKP? Apa saja persyaratan seseorang mendapatkan status PTKP? Fasilitas PTKP sendiri bisa dilihat dari wajib pajak yang memegang  kartu NPWP dan terdaftar sebagai wajib pajak.

Selain itu, untuk mengetahui apakah kamu merupakan bagian dari PTKP, sangat disarankan untuk memahami kode-kode tertentu yang sudah ditetapkan. Kode-kode ini berfungsi untuk memperjelas status wajib pajak apakah menjadi bagian dari PTKP.

Kode-kode ini didasarkan pada status pernikahan dan tanggungan keluarga. Untuk status pernikahan diberikan kode TK bagi yang belum menikah. Sementara itu bagi yang sudah menikah akan diberikan kode K atau dikenal juga dengan sudah menikah atau kawin meski belum memiliki rumah tapak.

Sementara itu. jika dilihat dari status tanggungan, maka akan diberikan kode berupa angka yaitu, 0, 1, 2 dan 3. Angka ini menunjukkan bahwa pasangan yang sudah menikah memiliki tanggungan berupa anak-anak mereka.

Dalam sistem penghasilan tidak kena pajak atau PTKP maka akan diketahui beberapa kode berikut ini:

  1. Status Lajang (TK) TK/0, TK/1, TK/2, TK/3
  2. Status Menikah (K) K/0 , K/1 , K/2 , K/3
  3. Status PTKP Digabung (K/I), K/I/0 , K/I/1, K/I/2, K/I/3

Besaran nilai PTKP

Nilai PTKP sendiri saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk yang paling baru, pemerintah sudah menetapkan nilai penghasilan tidak kena pajak tahun 2017 sebagai berikut:

  1. Nilai pajak sebesar Rp 54.000.000 akan dibebankan bagi wajib pajak orang pribadi.
  2. Nilai pajak sebesar Rp 4.500.000, akan dibebankan jika seseorang tersebut sudah menikah.
  3. Nilai pajak sebesar Rp 54.000.000 akan dibebankan kepada wajib pajak ketika pasangan atau suami dan istri menggabungkan penghasilan yang mereka miliki.
  4. Nilai pajak sebesar Rp 4.500.000, ditambahkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah dan memiliki tanggungan yaitu, anak-anak mereka kelak.

Contoh perhitungan PTKP

Misalkan, Amir adalah seorang pria yang masih lajang, Maka kode PTKP yang akan diterimanya adalah TK/0. Maka, nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Amir adalah sebesar Rp 54.000.000.

Jika akhirnya Amir memilih cinta sejatinya dan menikah, maka akan diberikan tambahan pajak sebesar   Rp 4.500.000. Berikutnya, ketika Amir memiliki buah hati dari pasangan yang sudah dinikahinya dan menghasilkan anak pertama mereka maka beban pajak pun akan bertambah lagi sesuai dengan nilai pajak yang sudah disebutkan tadi.

Hal penting yang wajib dipahami bahwa penghasilan yang tidak dibebankan pajak ini bukan berarti seseorang benar-benar bebas pajak. Bebas pajak dari PTKP dihitung hanya dengan pemahaman sederhana, milsanya jika seseorang tersebut tidak memiliki penghasilan yang sesuai dengan standar gaji yang sudah disesuaikan oleh Dirjen Pajak dalam waktu satu tahun.

Sebuah contoh sederhana, jika Amir seorang pegawai Dinas Perhubungan dengan gaji hanya Rp 4.000.000, maka dalam satu tahun, Amir bisa mengumpulkan Rp 48.000.000. Oleh karena itu berdasarkan catatan ini, Amir akan bebas dari PTKP yang sudah ditetapkan sesuai standar yaitu Rp 54.000.000.

Tentang Penulis

Penulis yang hobi traveling ke daerah pelosok yang belum terjamah.

×

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami