Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

5 menit waktu bacaan

Kenapa Harus Asing Kalau Banyak Konsultan Politik Dalam Negeri

by Gentur Putro Jati on 7 Februari, 2019

Jasa konsultan politik mulai bermunculan pasca reformasi 1998. Para politisi butuh bantuan pihak ketiga untuk meningkatkan elektabilitas saat bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif, sampai Pemilihan Presiden (Pilpres).

jokowi, gaji ke-13, thr pns

Siapa sangka penggiat jasa konsultan politik kini sudah bisa menikmati hasil jerih payahnya merintis jenis usaha yang terbilang masih baru di Indonesia. Seperti apa sih cara kerja dan potensi bisnis jasa konsultan politik itu? Kita cek bersama-sama yuk..

Berita-berita dengan kata kunci ‘Konsultan Politik Asing’ menyeruak ke permukaan mesin pencari Google sejak Sabtu (2/2) lalu. Tepatnya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan taktik propaganda Rusia kini marak digunakan dalam kontestasi politik di Indonesia.

“Ada tim sukses yang menyiapkan sebuah propaganda, yang namanya propaganda Rusia, yang setiap saat selalu mengeluarkan semburan fitnah, semburan dusta, semburan hoaks, ini yang harus segera diluruskan oleh bapak ibu sekalian sebagai intelektual,” kata Jokowi saat menghadiri sebuah acara di Tugu Pahlawan Surabaya, Sabtu (2/2) siang.

Pesan Jokowi saat melontarkan pernyataan itu hanya satu, yaitu agar para intelektual Indonesia mampu mengedukasi masyarakat cara berpolitik yang beretika. Karena strategi politik dengan mengandalkan fitnah bisa memecah belah rakyat.

Namun, ucapan mantan Walikota Solo itu ditanggapi serius oleh Kedutaan Besar Rusia di Jakarta. Melalui akun Twitter @RusEmbJakarta, kantor perwakilan negara Vladimir Putin itu menegaskan, tidak ikut campur urusan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

“Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami,” tulis @RusEmbJakarta, Senin (4/2).

Sejak itulah, semakin banyak pemberitaan mengenai konsultan politik asing yang menghiasi linimasa warga net di Indonesia.

Di Indonesia sendiri sudah cukup banyak jasa konsultan politik yang terlibat dalam berbagai kontes politik level daerah sampai nasional. Sebut saja Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Charta Politika Indonesia (CP), PolMarkIndonesia Political Marketing Consulting, Saiful Mujani Research & Consulting, dan Voxpol Center Research & Consulting.

Membaca Kebutuhan Pasar

Bisnis jasa konsultan politik bersemi sejak 2004 silam, ketika Indonesia baru pertama kalinya menggelar Pilpres secara langsung. Dilanjutkan dengan Pilkada 2005 yang juga digelar secara langsung.

Ketika itu para konsultan politik menawarkan ilmu dan strategi kampanye baru yang tidak monoton dan menarik bagi politisi maupun parpol yang jadi kendaraan politiknya.

Layanan yang disediakan oleh konsultan politik pun beragam, mulai dari melakukan survei dan menyajikan data kuantitatif di suatu daerah untuk membaca peta dukungan politik.

Sampai terang-terangan menyediakan layanan yang lebih kompleks dan masuk ke hal-hal yang seharusnya menjadi tugas utama sebuah parpol.

Seperti misalnya menyusun strategi pemenangan pemilu, pencitraan atau branding, mobilisasi opini, dan menyodorkan serangkaian program yang disukai masyarakat berdasarkan hasil analisa di lapangan, maupun hasil analisa di media sosial. Hah? media sosial?!

Pernyataan itu bukan datang dari penulis loh, tapi dikutip dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan perilaku masyarakat membuat urusan kampanye politik bisa merambah ke media sosial yang menurutnya lebih memberikan pengaruh ke masyarakat ketimbang media-media konvensional yang sudah ada sebelumnya.

“Makin ke sini makin kompleks, semakin kreatif cara dan strategi yang dilakukan konsultan. Tidak kaku,” kata Pangi dikutip dari Kompas.com.

Oleh karena itu, tidak heran jika keinginan Jokowi menjaring suara anak muda dalam Pilpres 2019 diterjemahkan oleh konsultan politik dengan memintanya mengendarai motor Royal Enfield Bullet 350 cc bergaya chopper saat berkunjung ke Sukabumi pada April 2018 lalu.

Ketika itu foto-foto Jokowi mengendarai motor besar dengan balutan pakaian kasual akhirnya menyebar dengan cepat dan menjadi viral di media sosial.

(Baca juga: Beda Jaket dan Motor Presiden Jokowi vs Dilan, Yuk Cek!)

Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan, ada kebutuhan lebih dari para politisi untuk memenangkan sebuah kompetisi.

Elite politik yang tadinya masih mengandalkan cara tradisional untuk memenangkan Pilkada atau Pilpres, sekarang beralih ke cara modern dengan menggunakan jasa konsultan politik.

“Ceruk (bisnis) itu sedang terbuka, karena pemainnya baru sedikit dan pasar baru terbuka,” ujar Yunarto.

Cuan Bisnis Konsultan Politik

Karena layanan jasa yang disediakan menyesuaikan dengan kebutuhan politisi atau parpol yang menjadi kliennya, maka tidak ada patokan tarif khusus yang dipasang suatu perusahaan konsultan politik.

Yunarto hanya mencontohkan untuk jasa melakukan survei preferensi politik di suatu Kabupaten/Kota dengan 400 orang responden, nilainya bisa mencapai Rp150 juta. Sementara untuk level Provinsi, tarifnya bisa sampai Rp350 juta.

(Baca juga: Cek Bisnis Anak-anak Presiden Jokowi, dari Martabak Sampai Pisang Nugget!)

Dalam salah satu edisi Majalah Tempo yang terbit tahun 2012 lalu, Pendiri LSI, Denny Januar Aly mengaku permintaan akan layanan konsultasi politik tidak akan pernah kering di Indonesia. Maklum di negara kita ini setiap tahunnya ada 100 daerah yang menggelar Pilkada secara langsung.

Ia bahkan berani menjamin bisnis konsultan politik tidak mengenal risiko rugi, karena semua biaya ditagihkan dan dibayarkan politisi dan parpol sebelum masa kampanye dimulai terlepas dari hasil akhir Pilkada atau Pilpres tersebut.

Oleh karena itu para penggiat jasa konsultan politik akan mengerahkan semua kemampuannya demi memenangkan politisi dan parpol yang menjadi kliennya, agar pada hajatan politik berikutnya permintaan jasa konsultan kembali ke mereka.

Denny mengungkapkan, ia berinvestasi Rp550 juta ketika mendirikan LSI beberapa tahun lalu. Modal tersebut menurutnya bisa kembali ke kantong usai LSI menyediakan jasa survei bagi Ismeth Abdullah, yang mencalonkan diri jadi Gubernur Kepulauan Riau pada 2005.

Menggiurkan sekali bukan potensi bisnis konsultan politik? Jadi bila Anda memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk membuat suatu perusahaan konsultan politik, mengapa tidak merintisnya dari sekarang demi menyongsong peluang Pilpres 2024 mendatang?

Ayo perbanyak jaringan untuk bisa masuk dan memberikan penawaran jasa konsultan ke parpol dan politisi. Jangan pusingkan soal modal awal yang masih tipis untuk berbisnis, karena CekAja bisa membantu mencarikan sumber pendanaan sesuai kebutuhan dan kemampuan Anda.

Tentang Penulis

Gentur Putro Jati

Ego in debitum, ergo sum

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami