51 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Selama Dua Periode Memimpin Sebagai Presiden RI

Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ada puluhan lembaga yang dibubarkan Jokowi karena dianggap tak produktif. Pembubaran lembaga ini sendiri, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

51 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Selama Dua Periode Memimpin Sebagai Presiden RI

Baru-baru ini juga terdengar kabar, kalau Jokowi kembali membubarkan beberapa lembaga nonstruktural yang dilakukan untuk reformasi dan birokrasi.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, yang resmi ditandatangani pada 26 November 2020, Jokowi menetapkan 10 lembaga yang akan dibubarkan.

Adapun 10 lembaga yang dibubarkan Jokowi tersebut, pada kesempatan kali ini akan diulas secara lengkap khusus untuk kamu. Simak bersama-sama, yuk!

Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Sejak Awal Kepemimpinannya

Sebelum mengetahui apa saja lembaga yang dibubarkan Jokowi baru-baru ini, alangkah lebih jika kita sedikit kilas balik ke masa kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode pertama, dan melihat apa saja daftar lembaga yang dibubarkan Jokowi sebelumnya.

Di awal masa kepemimpinannya, Jokowi sudah melakukan banyak pembubaran lembaga. Seperti contohnya pada 4 Desember 2014, tepatnya setelah dua bulan dilantik sebagai presiden, Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, membubarkan 10 lembaga pemerintahan yang di antaranya, yaitu:

  • Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
  • Komisi Hukum Nasional
  • Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI
  • Dewan Buku Nasional
  • Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
  • Dewan Gula Indonesia
  • Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional
  • Badan Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu
  • Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
  • Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

(Baca Juga: Janji Bantuan Jokowi Buat Rakyat Kecil)

Selain itu pada 2015, tepatnya tanggal 21 Januari Jokowi kembali membubarkan dua lembaga pemerintahan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015. Adapun dua lembaga tersebut, yaitu:

  • Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut
  • Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Tidak hanya itu, di tahun 2016 pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 juga membubarkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Namun selain lembaga tersebut, ada s embilan lembaga lainnya yang juga dibubarkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016, yang di antaranya yaitu:

  • Badan Pengendali Bimbingan Massal
  • Badan Benih Nasional
  • Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
  • Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
  • Dewan Kelautan Indonesia
  • Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  • Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
  • Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
  • Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Nah, dari sekian banyaknya lembaga yang dibubarkan Jokowi selama dua tahun menjabat sebagai presiden di periode pertama, ternyata di tahun 2017 Jokowi juga mengakhiri tugas dan fungsi Badan Penanggulan Lumpur Sidoarjo melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017, yang ditandatangani pada 2 Maret 2017.

Daftar Lembaga yang Dibubarkan Jokowi pada 2020

Jika di pembahasan sebelumnya kamu sudah mengetahui sejumlah lembaga yang dibubarkan Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya, maka di pembahasan kali ini kamu akan mengetahui sederet lembaga yang dibubarkan Jokowi pada 2020.

Di awal kepemimpinannya sebagai presiden pada periode kedua, Jokowi secara resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari tim kerja, badan, komite maupun satuan tugas (Satgas), yang sebelumnya berdiri atas dasar keputusan presiden (Keppres).

Pembubaran ke-18 lembaga tersebut, tentunya sudah tercantum dalam Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020, tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Adapun 18 lembaga yang akan dibubarkan, sesuai dengan Perpres yang ditetapkan pada 20 Juli 2020 tersebut di antaranya, yaitu:

  • Tim Transparansi Industri Ekstraktif, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 26 Tahun 2010
  • Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2011
  • Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 32 Tahun 2011
  • Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2011
  • Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 73 Tahun 2012
  • Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 90 Tahun 2016
  • Komite Pengarahan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional berbasis Elektronik (Road Map eCommerce) Tahun 2019 – 2019, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 74 Tahun 2017
  • Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017
  • Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum, yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2019
  • Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 39 Tahun 1991
  • Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 104 Tahun 1999 yang telah mengalami beberapa perubahan. Adapun peraturan ini terakhir dibentuk berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 2022
  • Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) PLN, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 166 Tahun 1999. Peraturan ini kembali diatur dalam Keppres No. 133 Tahun 2000
  • Komite Kebijakan Sektor Keuangan, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 177 Tahun 1999. Peraturan ini terakhir diatur dalam Keppres No. 53 tahun 2003
  • Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2000
  • Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 54 Tahun 2002. Peraturan ini sempat mengalami perubahan yang diatur dalam Keppres No. 24 Tahun 2005
  • Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 3 Tahun 2006. Peraturan ini sempat mengalami beberapa perubahan, dan yang terakhir diatur dalam Keppres No. 28 Tahun 2010
  • Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 22 Tahun 2006
  • Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 37 Tahun 2014.

Selain 18 lembaga di atas, baru-baru ini Jokowi pun membubarkan 10 lembaga negara melalui Peraturan Presiden (perpres) No. 112 Tahun 2020, yang diteken secara resmi pada 26 November 2020.

Dibubarkannya 10 lembaga tersebut, tentunya juga membuat semua peraturan yang berhubungan dengan 10 lembaga itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara otomatis.

Daripada penasaran apa saja 10 lembaga yang dibubarkan Jokowi tersebut, yuk simak bersama-sama ulasan berikut ini!

1. Dewan Riset Nasional

Ini merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2005, untuk menggali pemikiran serta pandangan dari beberapa pihak yang berkepentingan, sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi Indonesia.

2. Dewan Ketahanan Pangan

Dewan Ketahanan Pangan adalah suatu lembaga nonstruktural, yang memiliki tugas membantu presiden merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, juga melaksanakan evaluasi serta pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

3. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura

Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya – Madura ini, awalnya dibentuk berdasarkan Perpres No. 27 Tahun 2008, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009.

4. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan

Ini merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, yang dibentuk melalui Perpres No. 11 Tahun 2014, sebagai rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.

5. Komisi Pengawas Haji Indonesia

Di urutan kelima ada Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan diatur dalam Perpres No. 50 Tahun 2014.

6. Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Lembaga yang bertanggung jawab dan berada di bawah naungan presiden ini, dibentuk berdasarkan Perpres No. 8 Tahun 2016, dengan tugas menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada presiden.

7. Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Badan Pertimbangan Telekomunikasi merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1989, seperti yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Keppres No. 1 Tahun 1996.

8. Komisi Nasional Lanjut Usia

Lembaga yang memiliki tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada presiden dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ini, dibentuk berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 2004 tentang Komnas Lansia.

9. Badan Olahraga Profesional Indonesia

Badan yang berwenang dalam melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia ini, dibentuk atas dasar UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 9 Tahun 2015.

10. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

Lembaga yang dibubarkan Jokowi terakhir, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Dibentuk berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 15 Tahun 2018, BRTI terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Komite Regulasi Telekomunikasi.

9 Lembaga yang Dibentuk Jokowi Selama Menjadi Presiden RI

Meski selama masa kepemimpinannya Jokowi banyak sekali membubarkan lembaga atau badan pemerintahan, namun beliau juga membentuk sembilan lembaga pemerintahan baru, yang terdiri dari:

  • Badan Keamanan Laut, yang didirikan pada 2014
  • Kantor Staf Presiden, yang didirikan pada 2015
  • Badan Restorasi Gambut, yang didirikan pada 2016
  • Komite Ekonomi dan Industri Nasional, yang didirikan pada 2016
  • Satgas Saber Pungli, yang didirikan pada 2016
  • Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yang didirikan pada 2016
  • Komite Nasional Keuangan Syariah, yang didirikan pada 2016
  • UKP Pembinaan Ideologi Pancasila, yang didirikan pada 2017
  • Badan Siber dan Sandi Negara, yang didirikan pada 2017.

(Baca Juga: 3 Pencapaian Jokowi Selama 5 Tahun)

Nah semua lembaga yang dibubarkan Jokowi selama masa kepemimpinannya, kurang lebih sudah kamu ketahui secara lengkap di pembahasan sebelumnya.

Dari semua daftar yang sudah kamu ketahui tersebut, beserta alasan Jokowi membubarkan sejumlah lembaga, seharusnya kamu bisa menganalisis kalau Jokowi ke depannya bisa saja membubarkan beberapa lembaga lainnya, yang dinilai kurang produktif dan menggantinya.

Jika hal itu terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul dampak yang bisa merugikan beberapa pihak dan kalangan, seperti misalnya dampak terhadap kondisi finansial.

Maka dari itu, untuk mencegahnya kamu bisa mulai mempersiapkan sejumlah dana darurat, yang nantinya bisa digunakan dalam keadaan genting.

Kamu bisa menyisihkan sebagian dana yang kamu miliki untuk dana darurat, atau bisa juga melakukan pinjaman dana tunai.

Apabila kamu memutuskan untuk melakukan pinjaman dana tunai, maka kamu bisa mengajukannya secara online melalui CekAja.com.

Pasalnya, di sana kamu bisa mengajukan pinjaman dengan nominal sesuai kebutuhan. Tidak hanya itu, proses pengajuannya pun sangat mudah, cepat dan aman, karena CekAja.com sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jadi, kalau begitu tunggu apalagi? Yuk, ajukan sekarang juga!