Maaf Sekadar Mengingatkan, Jokowi Harus Siapin 5 Hal ini Sebelum Gaji Pengangguran
3 menit membacaSalah satu program yang digulirkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) yang membuat geger republik ini adalah pengangguran yang ‘digaji’.
Sontak, wacana ini menjadi sorotan publik dan makanan empuk bagi kubu lawan sebagai bahan kritik. Jika benar Jokowi berencana gaji pengangguran, apa saja yang harus disiapkan?
Tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin mungkin terinspirasi oleh beberapa negara yang telah lebih dulu menggaji warga negaranya yang berstatus pengangguran seperti di Finlandia, Swedia, Irlandia, hingga Arab Saudi.
Tapi mampukah Indonesia menerapkan kebijakan yang sama dan membuat happy para penganggur? Lalu apa saja yang harus disiapkan jika Jokowi benar-benar ingin merealisasikan program tersebut?
1. Kemampuan Fiskal
Untuk menggaji para pengangguran, tentu bukanlah hal yang mudah dari sisi keuangan. Pemerintah harus memastikan kemampuan fiskal negara untuk memberikan insentif kepada warganya yang belum mendapat kesempatan kerja.
Saat ini saja masih banyak program strategis yang kekurangan pendanaan, jangan sampai adanya program baru malah membebani negara.
Fadhil Hasan, Ekonom Senior INDEF mengatakan Jokowi harus memastikan dulu kecukupan fiskal negara jika ingin membuat terobosan baru program gaji pengangguran.
Jangan sampai, program tersebut hanya gimmick politik belaka untuk meraup suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
(Baca Juga: Jokowi Siapkan Rp5 Juta untuk Setiap Pemegang Kartu Pra Kerja)
2. Gandeng Industri
Jokowi tentu harus menyiapkan benar-benar output dan langkah-langkah nyata apa untuk menekan pengangguran setelah menerapkan kebijakan tersebut.
Artinya, pembekalan para pengangguran agar lebih produktif dan berdaya saing tidak ada artinya jika industri di dalam negeri tidak membuka lapangan pekerjaan.
Jangan sampai para pengangguran malah keenakan dibayar terus menerus oleh pemerintah.
Selain itu, Jokowi juga harus mendata seperti apa kategori pengangguran itu. Apakah murni pengangguran yang tidak punya pekerjaan sama sekali, semi pengangguran yang kadang kerja kadang tidak atau ada kategori lainnya. Pendataan ini penting agar skema penggajian benar-benar tertuju.
3. Hindari Kecemburuan Sosial
Siapa yang gak senang jika orang menganggur dibayar. Ibaratnya, orang yang malas-malasan saja digaji pemerintah, siapa yang gak mau.
Nah, tentu saja kebijakan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dari banyak pihak terutama mereka yang telah memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya pas-pasan.
Inilah yang harus dipikirkan Jokowi dan timnya untuk mencegah kecemburuan sosial. Jika memang ini terjadi, dan program tersebut berjalan tanpa sistem yang jelas, maka kebijakan ini bisa menimbulkan chaos dan menuai polemik berlarut-larut.
4. Tahan Kritik
Jika terpilih kembali menjadi presiden dan berhasil merealisasikan kebijakan menggaji pengangguran, tentu bakal banyak serangan dan nyinyir dari pihak oposisi.
Lha bagaimana tidak, baru wacana saja, program tersebut sudah menuai kontra, apalagi kalau sudah terealisasi?
Nizar Zahro, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan calon presiden 02, salah satu yang mengkritik program Jokowi tersebut.
Menurutnya, program tersebut gak akan mensejahterakan, malah sebaliknya akan menyusahkan lantaran dinilai akan membebani keuangan negara.
Ia memberi contoh sistem penggajian kepada para guru honorer selama ini saja masih ngutang, apalagi dengan adanya alokasi dana gaji untuk pengangguran.
Tentu akan semakin menambah utang negara. Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7 juta orang. Artinya, kalau kebijakan tersebut terealisasikan, negara harus mengeluarkan triliunan per tahun untuk menggaji 7 juta orang tersebut.
5. Sampaikan Penjelasan Utuh Soal Gaji Pengangguran
Masyarakat awam atau bahkan kamu mungkin akan menilai bahwa program Jokowi tersebut berlaku bagi semua pengangguran.
Nyatanya, hal ini dibantah oleh Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Roosdinal Salim. Menurut dia, program tersebut dinamakan dengan menggulirkan Kartu Prakerja yang diperuntukan bagi tamatan SMA/SMK, korban PHK, dan penganggur muda.
Kartu Prakerja tersebut akan diberikan kepada mereka untuk digunakan sebagai akses ke pelatihan ke Balai Latihan Kerja selama 12 bulan.
Selama mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tersebut, para pengangguran yang memegang Kartu Prakerja akan digaji di luar tanggungan tempat tinggal dan makan sehari-hari.
Di BLK tersebut mereka akan dibekali penajaman keahlian agar bisa bersaing dan produktif setelah mendapat pelatihan selama setahun tersebut.
Bagi kubu Jokowi, program ini diharapkan akan menjadi salah satu cara untuk menekan pengangguran yang selama ini menghantui negara.
Dengan digulirkannya program tersebut penggajian kepada pengangguran diharapkan juga bisa membuat warga negara lebih produktif.
(Baca Juga: Siapa Saja Konglomerat Pendukung Capres – Cawapres 01 dan 02?)
Namun, dari pada bergantung pada program gaji pengangguran yang diwacanakan Jokowi, mengapa tidak kamu yang belum bekerja membuka lapangan pekerjaan sendiri? Siapa tahu kamu sebenarnya lebih suka berdagang, yang sekarang ini jauh lebih mudah dilakukan berkat maraknya marketplace, dan saluran penjualan online lainnya.
Kalau kendala yang kamu hadapi adalah soal permodalan, mengapa tidak mengajukan kredit dengan agunan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) lewat CekAja.com? Bunganya rendah, syaratnya mudah, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Selamat mencoba.
