Menakar Manfaat Pemindahan Ibu Kota ke Kawasan Paru-paru Dunia
4 menit membacaPresiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu secara resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah strategis itu dimaksudkan untuk mengurangi tingginya beban yang selama ini ditanggung oleh Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.
Adapun wilayah yang bakal disulap menjadi representasi dari Indonesia adalah Samboja dan juga Sepaku. Dua kecamatan yang berada di wilayah Kaltim itu dipilih karena lokasinya yang strategis dan masih memiliki lahan yang luas untuk pengembangan kedepannya.
Wilayah Kalimantan juga merupakan salah satu kawasan hijau yang menjadi kebanggaan Indonesia. Di Kawasan perhutanan Kalimantan banyak terdapat satwa dan juga flora endemik yang masuk dalam kategori langka dan dilindungi.
Sebut saja orang utan dan juga buah mangga Kasturi merupakan salah satu fauna dan juga flora yang senang tinggal di tanah Borneo. Disamping itu, Kalimantan juga selama ini menjadi daerah yang menyangga “pernapasan dunia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, pulau terbesar kedua di Indonesia itu juga difungsikan sebagai paru-paru dunia. Tidak kurang dari 45 persen dari total wilayah di Kalimantan disiapkan untuk dijadikan medium penghasil oksigen dunia.
(Baca juga: Mengenal Objek Wisata dan Kuliner Khas Penajam Paser dan Kutai Kertanegara)
Membincang perpindahan ibu kota, sejatinya hal itu bukanlah barang baru. Pada tahun 1957 gagasan untuk memindahkan ibu kota sempat dilontarkan oleh sang Proklamator, Soekarno. Kala itu Presiden pertama Indonesia berniat membuat kota Palangkaraya yang berada di wilayah Kalimantan Tengah sebagai ibu kota baru menggantikan Jakarta.
Namun wacana itu tergeser oleh proyek Mercusuar yang akhirnya membangun beberapa bangunan ikonik di Jakarta dan juga Purwakarta, seperti Monumen Nasional dan juga Stadion Gelora Bung Karno. Kemudian wacana pemindahan kembali digaungkan pada era Susilo Bambang Yudhoyono.
Meskipun rencana pemindahan ibu kota telah resmi diumumkan, tetapi sepertinya Jakarta akan tetap dipenuhi oleh hingar bingar aktivitas manusianya.
Maklum walaupun status ibu kota dipindahkan, tetapi pusat bisnis dan perdagangan akan tetap berada di wilayah yang dulunya dinamakan Batavia ini. Nah apa saja manfaat dari adanya pemindahan ibu kota, berikut empat diantaranya:
1. Mendorong pemerataan ekonomi
Dengan jumlah populasi sebanyak 10,46 juta jiwa, Jakarta hanya memiliki luasan sebesar 662 meter persegi. Artinya tingkat kepadatan populasi di Jakarta mencapai 15.804 jiwa untuk setiap kilometer persegi. Selain itu tergambar pula berapa jumlah APBD yang dimiliki Jakarta agar seluruh warganya bisa terlayani dengan baik.
Bandingkan dengan wilayah provinsi Kaltim yang memiliki luasan 127.346 meter persegi dengan jumlah penduduk sebesar 3,468 juta jiwa. Dari sini saja sudah terlihat bahwa Provinsi Kaltim memiliki wilayah yang jauh lebih luas dari Jakarta, sedangkan untuk tingkat kepadatan populasinya hanya mencapai 29 jiwa untuk setiap kilometer persegi.
Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat lebar untuk pertumbuhan. Berpindahnya ibu kota tentu akan mampu mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi.
Disamping itu volume transaksi untuk perdagangan dan jasa di wilayah sekitar secara otomatis juga akan terkatrol. Bahkan bisa jadi wilayah yang menjadi ibu kota baru berubah menjelma pusat pertumbuhan baru, karena gedung-gedung akan hadir, infastruktur akan dikembangkan secara masif dan industri pendukungnya juga bakal hadir di sekitaran pusat pemerintahan baru itu.
Sebagai catatan, wilayah Samboja dan Sepaku memiliki luasan masing-masing 1.162 kilometer persegi dan 1.172 kilometer persegi. Tingkat kepadatannya pun masing-masing hanya mencapai 54 jiwa dan 31 jiwa.
2. Beban sosial dan ekonomi Jakarta lebih enteng
Jakarta dengan segala hiruk pikuknya menanggung beban sosial dan ekonomi yang cukup besar dibanding wilayah lainnya. Lihat saja data Badan Pusat Stastistik (BPS) terkait dengan jumlah tindak kejahatan pada 2017 lalu yang mencapai 34.767 kasus.
Sementara untuk wilayah Kaltim, jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 9.149 kasus. Meskipun menduduki posisi tertinggi untuk jumlah kejahatan, jika dibandingkan dengan Jakarta, Kaltim masih tergolong relatif lebih baik ketimbang Jakarta.
Dengan jumlah yang lebih sedikit, pemerintah tentu bisa menjadi lebih optimal melaksanakan fungsi pengamanan dan pencegahan tindak kriminal. Disamping itu, karena jumlah penduduknya yang masih sedikit pemerintah juga bisa lebih mudah untuk melakukan kontrol untuk memitigasi ancaman.
Nah Jakarta bisa lebih fokus menata diri untuk menjaga warganya dan memajukan daerahnya tanpa harus berbenturan kebijakan dengan pemerintah pusat.
Dari sisi pertahanan keamanan juga tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Karena secara alami, dimana ada pusat pemerintahan maka sisi pertahanan dan keamanannya akan semakin diperketat.
Oleh karena itu, dengan lokasinya yang ada di tengah wilayah Indonesia, pusat pemerintahan di Kaltim diharapkan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini jauh dari pantauan Jakarta.
3. Kualitas Jakarta akan lebih baik
Selama ini Jakarta selalu menjadi “gula-gula” bagi para urban dan juga transmigran. Bayangkan dengan segala gemerlapnya, Jakarta seakan menjanjikan masa depan dan pundi-pundi uang yang lebih baik ketimbang di desa.
Hal itu diperparah dengan banyaknya tayangan film dan juga sinetron yang memperlihatkan gemilangnya kehidupan masyarakat kota. Alhasil beban Jakarta semakin hari selalu menanjak dibarengi dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap harinya.
4. Sistem informasi teknologi akan semakin baik
Dengan dipisahkannya pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan maka secara alami akan mendorong percepatan sistem informasi teknologi. Karena dengan jarak 2.232,9 kilometer dari Jakarta, akan sulit untuk memberikan perizinan dan juga informasi ke daerah tanpa didukung sistem informasi yang mumpuni.
(Baca juga: Sebelum Pindah ke Ibu Kota Baru PNS Perlu Siapkan Ini)
Bahkan bukan tidak mungkin, pemerintah akan mendorong penggunaan e-government sebagai media untuk kontrol sekaligus sinergi antar kementerian.
Jadi sudah terbayang kan, manfaat apa yang akan didapatkan Indonesia dari pemindahan ibu kota ke Kaltim? Bagi kamu yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat tugas pindah kantor ke Kaltim, hal tersebut tentunya juga membuka peluang bisnis.
Jangan khawatir soal permodalan untuk mewujudkan rencana bisnis sampingan yang bisa kamu lakukan dari Kaltim, sebab CekAja.com akan memudahkan kamu dalam mencari pinjaman usaha berupa kredit tanpa agunan (KTA).
