Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

6 menit waktu bacaan

Mengenal Kebijakan Fiskal, Mulai dari pengertian, Tujuan hingga Jenisnya

by Estrin Vanadianti Lestari on 18 Desember, 2019

Sebelum mengenal kebijakan fiskal lebih jauh, apakah kamu tahu arti fiskal itu sendiri? Nah, agar lebih jelas, yuk simak pengertian fiskal terlebih dahulu.

Pengertian Fiskal

Untuk mengenal kebijakan fiskal, mari kita bahas satu per satu, dari pengertian fiskal terlebih dahulu. Fiskal merupakan kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara, yang dikumpulkan dari masyarakat (pajak).

Fiskal sendiri diambil dari kata yang dirujuk dari bahasa latin, yakni fuscus yang memiliki arti pemegang kuasa dari keuangan pertama pada zaman Romawi kuno.

Akan tetapi, jika menurut KBBI, kata fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Dimana pendapatan dari masyarakat tersebut, nantinya akan digunakan untuk membuat atau membangun infrastruktur negara, seperti jalan, jembatan, terminal, dan lain-lain, hingga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.

Nah, untuk kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah, dimana kebijakan tersebut akan memengaruhi perekonomian, melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Setelah mengenal kebijakan fiskal dari pengertiannya, lalu apa tujuan kebijakan fiskal dibuat?

Tujuan Kebijakan Fiskal

Untuk mengenal kebijakan fiskal lebih dalam lagi, ada baiknya, kamu juga harus mengetahui apa tujuan utama dari kebijakan fiskal tersebut. Untuk tujuan utamanya, kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, hingga prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa.

Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program demi menjaga setiap penduduknya, agar berada di kondisi ekonomi yang baik. Dan berikut tujuan-tujuan kebijakan fiskal secara rinci:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasalnya, dengan tingkat ekonomi yang tumbuh cepat, berbagai macam bisnis di negara ini akan berkembang pesat dan tentunya bisa mendapatkan banyak keuntungan dan pendapatan.

Selain itu, mengurangi pajak juga dilakukan pemerintah, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Terlebih, ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, dimana bisa meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis, dan mengarah ke pertumbuhan ekonomi.

(Baca Juga: Ini Lho Fungsi Pajak yang Sangat Penting, Masih Ogah Bayar?)
2. Pekerjaan dan Mencegah Pengangguran

Tujuan kebijakan fiskal yang kedua adalah mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi, serta bisa mencegah pengangguran. Pasalnya, pengangguran pekerja, cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan, sehingga hal tersebut bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.

3. Stabilitas Ekonomi atau Harga

Tidak hanya itu, tujuan lain dari kebijakan fiskal ini adalah unutk menstabilkan ekonomi, dengan cara mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian.

Dimana ekonomi negara saat ini cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global, atau “booming,” diikuti oleh perlambatan ekonomi, atau “busts.

Sehingga, dengan begitu pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini, dengan cara meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak.

Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal

Untuk mengenal kebijakan fiskal, kamu juga perlu mengetahui jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri. Dimana kebijakan fiskal memiliki 2 instrumen utama berupa pengeluaran pemerintah dan pajak. Nah, dari dua instrumen tersebut, pemerintah setidaknya bisa mengatur dan mengelola perekonomian negara.

Misalnya saja, untuk mengatasi pengangguran, setidaknya pemerintah bisa menambah pengeluarannya, atau bisa juga dengan mengubah tarif pajak.

Pasalnya, dengan tarif pajak yang diturunkan, maka jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, diselingi dengan daya beli masyarakatnya, begitu pun sebaliknya. Nah, dengan itu maka kebijakan fiskal digolongkan menjadi dua jenis, yakni:

  • Kebijakan Fiskal Ekspansif (Expansionary fiscal policy)

Kebijakan fiskal ini biasa dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Akan tetapi, kebijakan ini juga biasa dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat, serta tingkat pengangguran yang tinggi.

Dimana bertujuan untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen, sehingga mereka bisa membelanjakannya, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehat.

  • Kebijakan Fiskal Kontraksional

Kebijakan fiskal yang satu ini bisa dibilang kebalikan dari kebijalan fiskal ekspansif, dimana kebijakan ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, misalnya seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Sehingga, kebijakan ini juga dapat meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran.

(Baca Juga: Tak Perlu ke Kantor Samsat, Begini Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor)
Contoh Kebijakan Fiskal Era Jokowi

Seperti yang telah dibahas, bahwa kebijakan fiskal bisa membantu menjadikan perekonomian negara lebih baik. Di Indonesia sendiri kebijakan fiskal juga diterapkan, bahkan kebijakan fiskal para era Presiden Jokowi banyak diparesiasi, karena dianggap sukses menyehatkan perekonomian. Berikut beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan pada era Presiden Jokowi:

  • Tax Amnesty

Tax Amnesty atau Amnesti pajak adalah sebuah program pengampunan yang diberikan pemerintah, pada wajib pajak seperti perseorangan atau pribadi, badan yang bergerak di bidang UMKM, bahkan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Dari adanya kebijakan fiskal, amnesti pajak tersebut, setidaknya ada banyak keuntungan yang diperoleh negara, yakni adanya peningkatan likuiditas domestik, pencapaian penerimaan fiskal, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, hingga meningkatkan investasi.

Tidak hanya bagi negara, bagi peserta amnesti pajak juga diberikan sejumlah keuntungan, seperti:

a. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana perpajakan, atau intinya utang peserta dihapus oleh pemerintah.
b. Peserta bisa melaporkan pajak tanpa pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak.
c. Tidak terkena denda atas telatnya pembayaran pajak.
d. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.
e. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan kredit bank.

  • Bea Masuk Antidumping dan Tindakan Pengamanan Sementara

Kebijakan fiskal yang satu ini bertujuan untuk melindungi pasar dan industri dalam negeri dari tindakan impor yang merusak. Kebijakan ini juga sebenarnya banyak digunakan oleh negara maju, seperti Amerika Serikat, dimana ia menerapkan antidumping pada sejumlah produk Indonesia seperti minyak kelapa sawit/CPO.

  • Meningkatkan Penggunaan Biodiesel

Kebijakan fiskal berikutnya adalah meningkatkan penggunaan biodiesel, dimana penggunaan biodiesel CPO dari 10% menjadi 15% dan 20%. Pasalnya, dengan adanya kenaikan ini diharapkan dapat menghemat devisa karena menurunkan volume dan nilai impor solar.

  • Pengurangan Subsidi BBM

Pemerintah setidaknya bisa menghemat anggaran bahkan hingga Rp300 triliun, dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga sisa anggaran yang berhasil dihemat, bisa dialihkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur.

  • Tax Holiday

Kebijakan fiskal yang satu ini merupakan insentif yang diberikan pemerintah pada badan hukum. Untuk tujuannya adalah meningkatkan gairah industri dalam negeri.

Dimana isi dari kebijakan ini berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 10%-100% dengan jangka waktu 5 hingga 10 tahun.

Dapatkan berbagai informasi menarik seputar sektor ekonomi dan tips finansial lainnya, hanya di CekAja.com, di mana kamu juga bisa menemukan berbagai rekomendasi produk keuangan sesuai kebutuhan.

Tentang Penulis

Estrin Vanadianti Lestari

Sisuka makan banyak, tapi enggak gemuk-gemuk