Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

5 menit waktu bacaan

Mengintip 5 Faedah Pemindahan Ibu Kota Bagi Indonesia

by Gentur Putro Jati on 2 Juli, 2019

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sejumlah analisa menarik terkait rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Selain dampak langsung mengurangi kemacetan Jakarta karena pindahnya seluruh kantor pemerintahan, ada juga dampak jangka panjangnya bagi perekonomian.

Dirangkum dari berbagai sumber media massa nasional, berikut sejumlah ramalan dampak positif hadirnya Ibu Kota baru bagi ekonomi Indonesia:

  1. Picu pertumbuhan ekonomi setara Rp15 triliun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu mengatakan seandainya Ibu Kota benar-benar dipindahkan, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen.

Menurut Bambang, sumbangan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1 persen bisa jadi angka yang terbilang kecil. Namun, jika dibandingkan dengan total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar Rp15 ribu triliun, maka pertumbuhan 0,1 persen itu menyumbang PDB sekitar Rp15 triliun.

“Jika baseline pertumbuhan ekonomi 5 persen dengan pembangunan Ibu Kota baru menjadi 5,1 persen. Itu tidak bisa dikatakan kecil. Dampak langsungnya mungkin Rp15 triliun,” kata Bambang.

  1. Mengurangi pengangguran

Pemindahan Ibu Kota ke satu daerah baru bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab, bukan tidak mungkin pemerintah harus membangun infrastruktur dasar, kawasan perkantoran, dan tentu saja pemukiman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut memboyong keluarganya.

Tahap pembangunan tersebut menurut Bambang bakal menyerap banyak tenaga kerja, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran nasional.

Ia menjamin pemindahan Ibu Kota juga akan berdampak kepada penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan dengan terjadinya kenaikan harga modal sebesar 0,23 persen dan tenaga kerja sebesar 1,37 persen.

Artinya, pemindahan ibu kota ke provinsi yang baru akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor padat karya. “Ini penting, Indonesia salah satu tantangannya adalah mengatasi pengangguran,” terangnya.

  1. Daerah investasi baru

Dampak positif lainnya adalah daerah yang nantinya ditetapkan sebagai Ibu Kota baru akan mendorong investasi dan perdagangan antar wilayah di Indonesia. Jadi seluruh investasi dan perdagangan tidak akan terpusat hanya di pulau Jawa saja. Akan tetapi, nanti akan mendorong ke luar pulau jawa. Itulah sebabnya, akan ada perubahan pola dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.

“Perhitungan kami, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik,” ujar Bambang.

  1. Bebas kontraksi ekonomi

Kekhawatiran sejumlah analis bahwa pemindahan Ibu Kota baru akan menimbulkan kontraksi bagi perekonomian Indonesia juga dipastikan Bambang tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Bambang meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut.

(Baca juga: Pusat Pemerintahan Pindah? Jakarta Bakal Senasib dengan Kota-kota Ini!)

Menurutnya, satu-satunya dampak ekonomi yang disebabkan dari pemindahan Ibu Kota hanya berefek pada peningkatan inflasi sekitar 0,2 persen.

“Artinya, kalau inflasi base line katakan seperti tahun lalu 3,13 persen, berarti dengan kegiatan penambahan Ibu Kota ini bertambah menjadi 3,33 persen. Jadi masih batas yang bisa ditoleransi dan relatif dampaknya itu minimal,” kata Bambang.

Dampak tambahan inflasi sebesar 0,2 persen itu bisa dibilang tidak sebanding dengan dampak positif ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan pemindahan Ibu Kota.

  1. Tidak menambah utang

Pemerintah memperkirakan pemindahan Ibu Kota butuh dana sebesar Rp466 triliun. Rinciannya Rp33 triliun untuk membangun infrastruktur utama berupa Gedung Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif, serta Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya untuk membangun infrastruktur pendukung seperti rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan dengan nilai Rp265 triliun.

Kemudian sebesar Rp160 triliun dialokasikan untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya.

Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan sekitar Rp8 triliun.

“Pemindahan Ibu Kota tidak bergantung APBN, berarti kita memperkecil kemungkinan berutang,” tegas Bambang.

Pemerintah akan mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Sehingga pembiayaan yang bersumber dari APBN akan dilakukan selama lima sampai 10 tahun dan tidak akan mengganggu prioritas nasional lainnya.

Tiru Kesuksesan Brasil

Tekad Pemerintahan Jokowi untuk memindahkan status Ibu Kota ke luar Jawa menurut Bambang dijalankan dengan mencontoh keberhasilan Brasil yang jauh lebih dulu memecah fungsi kota bisnis dan pemerintahannya.

Pada 1961, Pemerintah Brasil memindahkan Ibu Kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Kota Rio de Janeiro sendiri tetap menjadi pusat bisnis sampai sekarang.

“Dari studi 2015, pemindahan ibukota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tidak menciptakan kerugian ekonomi bagi Rio De jeneiro. Kalau kita belajar dari Indonesia tidak ada dampak dari kota yang ditinggalkan yaitu Jakarta,” kata Bambang.

Mengutip studi tersebut, Bambang menyatakan, pemindahan Ibu Kota memberikan dampak positif yang signifikan setelah 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Brasilia melesat tumbuh sebesar 14,4 persen selama periode tersebut. Selama itu pula lapangan pekerjaan dan investasi negara juga ikut terdongkrak.

“Jadi pemindahan Ibu Kota dari Rio ke Brasilia sebenernya cukup bagus untuk ekonomi Brasil,” tukasnya.

Survei Daerah Calon Ibu Kota Baru

Buat kamu yang berprofesi sebagai ASN atau wiraswastawan, tentu penasaran di daerah mana sebenarnya pemerintah akan membangun kota pemerintahan pengganti Jakarta bukan?

(Baca juga: Menakar Sengkarut Reklamasi di Teluk Jakarta)

Selain ASN harus menyesuaikan diri dan keluarga dengan lingkungan kerja baru, para wiraswastawan tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya ke Kawasan tersebut.

Setidaknya ada tiga lokasi di Pulau Kalimantan yang disebut-sebut menjadi favorit Presiden Jokowi untuk mendirikan Ibu Kota baru. Bukan itu saja, Jokowi juga sudah mengunjungi langsung ketiga lokasi bersama pejabat terkait. Ketiganya adalah Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya.

Mumpung sekarang lagi musim liburan anak sekolah, tidak ada salahnya kamu mengajak anak-anak untuk berkenalan dengan tiga daerah yang akan menjadi tempat tinggal mereka nantinya.

Jangan lupa lindungi diri dan keluarga dengan asuransi perjalanan yang bisa kamu dapatkan dengan mudah dan sesuai kebutuhan lewat CekAja.com.

Widget TRV Insurance

Tentang Penulis

Ego in debitum, ergo sum

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami