Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

Mengintip Pekerjaan Anggota DPR, MPR, dan DPD

by Sindhi Aderianti on 4 Oktober, 2019

Pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD telah selesai dilaksanakan. Seluruh pimpinan dalam Parlemen 2019-2024 pun resmi ditetapkan. Masing-masing lembaga sudah memiliki ketua dan wakil ketua. Puan Maharani didapuk menjadi ketua DPR wanita pertama dalam sejarah.

gerakan mahasiswa

Antara DPR, MPR, dan DPD punya hubungan erat yang tidak mungkin dipisahkan dari pemerintahan Indonesia. Sejak makin disorot karena demo beberapa waktu lalu, masyarakat awam penasaran. Apa sebenarnya tugas ketiga lembaga legislatif tersebut?

Tugas DPR

Fungsi DPR dan DPR tentunya berbeda, namun tetap bertujuan untuk kepentingan negara. Begitu pun dengan DPD yang sifatnya lebih mewakili daerah.

Indonesia adalah negara demokrasi yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi bukti kalau negara ini menganut paham demokrasi. Maka sebagai wakil rakyat, DPR sepatutnya bisa menampung serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

DPR memiliki 3 fungsi utama bagi negara, yaknti legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislatif, DPR berwewenang untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU).

Lalu menetapkannya bersama dengan Presiden. Itu mengapa pada aksi demo #ReformasiDikorupsi akhir September 2019 lalu, massa menuntut DPR agar tidak mengesahkan UU KUHP yang berpotensi merugikan banyak orang.

Di ranah ranah anggaran, DPR ditugaskan memberi persetujuan RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Selain itu, para wakil rakyat juga memiliki kuasa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari BPK.

Melaksanakan fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan, DPR diperkenankan membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Anggota DPR yang berjumlah lebih dari 500 kepala itu, semua berasal dari partai politik. Mereka terpilih lewat pemilu dari masing-masing daerah pemilihan, dengan masa jabatan selama lima tahun.

Sebagai politisi yang dicalonkan partai dengan perolehan kursi terbanyak, tak heran bila Puan Maharani, akhirnya keluar sebagai ketua DPR masa jabatan 2019-2024.

Empat wakilnya, masing-masing dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Proses dipilihnya sejumlah pemimpin DPR tersebut, membutuhkan mekanisme cukup panjang. Ada yang melalui musyawarah mufakat, ada pula secara voting.

(Baca juga: Usai Demo RUKHP, Yuk Intip Gerakan Mahasiswa di Masa Lalu)
MPR Lembaga Tinggi Legislatif Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) masa jabatan 2019-2024 baru saja melantik pimpinan besarta anggota-anggotanya. Melalui musyawarah mufakat, diputuskan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR yang baru.

AP yang membedakan tugas DPR dan MPR? MPR adalah lembaga tinggi negara di bidang legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas MPR juga meliputi bidang legislatif, namun tidak untuk merancng Undang-Undang. MPR lebih berwenang dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Di samping itu, MPR juga memiliki kuasa untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu. Bahkan, mengangkat presiden dan/atau wakil presiden atas kesepakatannya jika terjadi kekosongan jabatan.

DPD Wakilkan Suara Rakyat Daerah

Pembentukan DPD sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional.

DPD kemudian dibentuk oleh MPR sebagai lembaga perwakilan melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001.

DPD memiliki fungsi legislasi yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang kepada DPR. Bidang-bidang terkait yang jadi wewenang DPD adalah otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selebihnya, tugas DPD di ranah anggaran dan pengawasan hampir mirip DPR. Namun lingkupnya lebih ke daerah.

Semua anggota DPD merupakan perwakilan dari tiap provinsi yang terpilih melalui proses pemilihan umum. La Nyalla Senator asal Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 setelah mengantongi 47 suara melalui jalur voting.

Tentang Penulis

Sindhi Aderianti

Penulis yang kadang kala jadi pedagang.