7 Fakta Seputar NIK Berubah Jadi NPWP yang Wajib Diketahui!

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan resmi menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berikut fakta-fakta yang perlu diketahui!

7 Fakta Seputar NIK Berubah Jadi NPWP yang Wajib Diketahui!
Andri wahyudi / Shutterstock.com

Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama untuk mengubah NIK menjadi NPWP. 

Kerja sama soal NIK berubah jadi NPWP ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan. Nomor keduanya yang berbeda dianggap menyulitkan masyarakat untuk mengingatnya.

“Tujuan yang diharapkan adalah terbentuknya data identitas tunggal secara nasional yang dapat mempermudah dan mempercepat layanan publik kepada masyarakat,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/8/2022).

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, disebutkan pemerintah akan terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak dengan menjaga peningkatan rasio pajak secara bertahap.

Salah satu kebijakannya adalah dengan menetapkan NIK berubah menjadi NPWP. Meski belum bisa diterapkan pada semua NIK, kebijakan ini sudah diresmikan dan sudah dimulai.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait NIK berubah jadi NPWP. Berikut ulasan selengkapnya.

Fakta Seputar NIK Berubah Jadi NPWP

1. Landasan Hukum

Kebijakan penggunaan NIK sebagai NPWP didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut: Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan. 

Sementara, WP Badan Pajak masih menggunakan Nomor Izin Berusaha (NIB) yang sekaligus menjadi NPWP.

2. Sudah Ada 19 Juta NIK yang Terdaftar

Dikutip dari CNBC Indonesia, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut sampai saat ini sudah ada 19 juta NIK berubah jadi NPWP.

“Baru 19 juta NIK yang kami dapat lakukan pemadanan dengan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) dan masih banyak yang harus kami lakukan untuk pemadanan,” ujarnya.

(Baca Juga: Cara Cek Nomor NPWP Online Termudah, Tercepat, Terlengkap!)

3. Permudah Pembuatan NPWP

Jika sebelumnya masyarakat perlu mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sekarang sudah tidak perlu lagi. 

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyebutkan, kebijakan pemberlakuan ini nantinya akan mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan NPWP.

4. Siapa yang Wajib Bayar Pajak?

Salah satu hal yang cukup disorot dari NIK berubah jadi NPWP adalah soal siapa yang menjadi wajib pajak. Apakah semua orang yang NIKnya terdaftar wajib membayar pajak?

Neilmadrin menjelaskan, untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Artinya, tidak semua orang wajib membayar pajak.

Ada syarat khusus yang mesti dipenuhi. Persyaratan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Subjek pajak meliputi: 

  • Orang Pribadi.
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan kesatuan yang berhak.
  • Badan.
  • Bentuk usaha tetap.

Sementara, objek pajak adalah penghasilan. Dalam UU HPP, penerimaan yang akan dikenai pajak adalah jika mencapai batas penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi, yakni Rp 60 juta per tahun. 

Jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka seseorang tidak perlu membayar pajak meskipun NIK berubah jadi NPWP.

5. Tanda NIK dan NPWP Sudah Terintegrasi

Ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan jika NIK berubah jadi NPWP atau sudah terintegrasi.

Caranya adalah coba gunakan NIK pada situs DJP Online. Jika bisa, berarti NIK sudah terintegrasi dan valid. 

Akan tetapi jika status belum valid, artinya NIK belum bisa berfungsi sebagai NPWP sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan.

Selanjutnya akan dilakukan permintaan klarifikasi oleh Ditjen Pajak bagi NIK yang belum valid. Bisa melalui DJP online, email, kring pajak dan atau saluran lain.

6. NIK Sri Mulyani sudah Terintegrasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi satu dari 19 juta wajib pajak dengan NIK yang sekaligus difungsikan sebagai NPWP.

“Sudah coba login pajak.go.id pakai NIK? Saya sudah mencobanya sendiri kemarin (19/7), saat peresmian implementasi NIK sebagai NPWP dalam rangkaian acara Peringatan Hari Pajak ke-77,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram pribadinya seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan, seiring dengan perekonomian dunia yang berubah, tantangan global semakin rumit, dan dalam rangka menghindari kecurangan di bidang perpajakan, maka reformasi perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Sebab, tak hanya memperluas basis pemajakan, reformasi ini juga mendorong terbentuknya sistem perpajakan berbasis digital, sehingga para wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring kapan saja dan di mana saja. 

“Dengan dukungan respons otomatis dari sistem, tentu layanan daring ini dapat menjadi solusi untuk sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien,” paparnya.

7. Bagaimana dengan NPWP Lama?

NIK berubah jadi NPWP ini resmi berlaku pada 14 Juli 2022. Tetapi karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP format baru, maka format lama masih akan diberlakukan hingga akhir Desember 2023.

“Mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP format baru,” tulis Ditjen Pajak seperti dikutip dari Sindonews.com.

(Baca Juga: 6 Risiko dan Sanksi Bagi Kamu yang Belum Memiliki NPWP)

NPWP ini sangat penting khususnya bagi kamu yang ingin mengajukan pinjaman online seperti kredit tanpa agunan. 

Jika berniat mengajukan pinjaman, kamu bisa ajukan kredit tanpa agunan melalui CekAja.com. Plafon pinjamannya besar, tenor panjang, dan bunga rendah. 

Ada banyak pilihan kredit tanpa agunan di sini. Selain tidak memerlukan jaminan, beberapa pinjamannya juga tidak mengharuskan memiliki kartu kredit! Berikut ini beberapa KTA yang bisa diajukan.

Proses pengajuan yang cepat, mudah, dan praktis, membuatmu tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pinjaman dana. 

Jadi, tunggu apalagi? Ajukan pinjaman melalui CekAja.com sekarang juga!