Pemerintah Jamin 4 Keuntungan Bagi PNS yang Pindah ke Ibu Kota Baru
3 menit membacaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin meminta, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk siap pindah ke Kalimantan Timur, setelah sarana dan prasarana Ibu Kota baru selesai di 2024 nanti. Pemerintah menurutnya menjanjikan 4 keuntungan bagi PNS yang pindah ke ibu kota baru di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut.
Menurut Syafruddin, sebagai abdi negara maka seluruh PNS harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi jika kementerian/lembaga tempatnya bekerja sudah diputuskan pemerintah ikut pindah ke ibu kota baru.
“PNS sudah ada kontrak dengan negara. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP)-nya,” ujar Syafruddin.
(Baca juga: PNS Kementerian Keuangan dan 3 Instansi Lain Ikut Jokowi Pindah ke Ibu Kota Baru)
Payung hukum yang dimaksud Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajamen PNS. Tertulis dalam aturan tersebut bahwa setiap PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
“Perpindahan ibu kota ini adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Selain itu, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapa pun,” tegas Syafruddin.
Jumlah PNS yang pindah kantor
Meski telah mengumumkan lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Senin (26/8) lalu, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan kementerian/lembaga mana saja yang akan ikut Istana Negara pindah ke ibu kota baru.
Hal tersebut membuat perhitungan jumlah PNS yang pindah kantor berbeda antara Menteri PANRB, Syafruddin dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Syafruddin menyebut sebanyak 800 ribu PNS akan diboyong ke ibu kota baru, sementara Bima Haria menyebut jumlahnya sekitar 600 ribu orang saja.
“Enggak semuanya. Yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik dan wewenangnya masih penuh di pemerintah pusat,” kata Bima.
Pemerintah sendiri menargetkan pemindahan ibu kota bisa dilaksanakan pada 2024. Sementara pembangunannya, akan mulai dilakukan sejak 2021.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada tahap awal akan dibangun terlebih dahulu pusat pemerintahan. Mulai dari kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Setelah pusat pemerintahan dipindahkan, kawasan ibu kota baru akan diperluas hingga 40.000 hektare pada 2025-2029 termasuk di dalamnya sarana dan prasarana tempat tinggal para PNS.
4 keuntungan PNS pindah ke ibu kota baru
Untuk memastikan proses pemindahan PNS ke ibu kota baru tidak mengganggu proses pekerjaan sehari-hari di setiap kementerian/lembaga, Syafruddin menjanjikan 5 keuntungan bisa dinikmati para PNS, yaitu:
1. Fasilitas perumahan gratis
Pembangunan fasilitas perumahan akan dilakukan beriringan dengan proses pembangunan kantor kementerian/lembaga. Syafruddin menyebut seluruh fasilitas tersebut disiapkan negara secara gratis untuk dihuni para PNS-nya.
“Fasilitas perumahan sudah disiapkan negara, PNS tidak perlu mengontrak atau beli-beli rumah seperti sekarang,” kata Syafruddin.
2. Hemat ongkos
Sebagai pusat pemerintahan yang dibangun dengan konsep terintegrasi, para PNS tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi di hari kerja untuk menuju ke kantornya masing-masing.
(Baca juga: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Ini Fakta-faktanya!)
“Lokasi perkantoran relatif dekat dengan hunian PNS. Pemerintah ingin agar PNS tidak mengeluh masalah transportasi di ibu kota baru tersebut, imbuhnya.
3. Gaji dan tunjangan utuh
Integrasi kawasan calon ibu kota baru tidak hanya mendekatkan perumahan PNS dengan kantornya saja. Namun, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas sekolah, rekreasi, dan kesehatan bagi penghuninya.
“Jadi gaji PNS akan utuh, tunjangan utuh, anak sekolah tidak perlu diantar mobil atau ojek karena cukup jalan kaki. Semua fasilitas akan ada untuk anak, sekolah, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya,” jelasnya.
4. Fasilitas transportasi gratis
Tidak hanya perumahan, pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas transportasi gratis bagi PNS di calon ibu kota baru.
Asyik ya jadi PNS. Setelah pindah kantor ke Provinsi Kalimantan Timur nantinya, sebagian besar penghasilannya bisa dikumpulkan untuk bekal pensiun nanti.
Atau bisa juga diputar sebagai modal usaha loh. Sebagai kawasan hunian baru, pasti akan banyak peluang bisnis yang muncul dan bisa digeluti di ibu kota baru nantinya.
Kalau uang dari hasil menyisihkan gaji masih kamu nilai kurang untuk memulai usaha, jangan khawatir. Ajukan kredit tanpa agunan (KTA) sekarang juga lewat CekAja.com. Prosesnya cepat, syaratnya mudah. Dijamin!
