Membuka akses finansial untuk jutaan masyarakat Indonesia

24 sec. read

Ramai Soal Menteri Cetak Utang, Ini Kondisi Keuangan RI Sesungguhnya

by Sindhi Aderianti on 29 Januari, 2019

Akhir pekan lalu, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat mengkritik kondisi utang negara yang disebutnya mencapai angka Rp 9.000 triliun. Karena itulah, ia menilai Indonesia sudah tidak lagi memiliki Menteri Keuangan tetapi Menteri Pencetak Utang.

Berbagai Resolusi Keuangan untuk Anda di Tahun Baru

Tudingan Prabowo itu sempat membuat ramai lini masa Twitter. Para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tersinggung pimpinannya diejek sebagai Menteri yang hanya mahir membuat utang, memberondong Twitter dengan tagar Prabowo Hina Kemenkeu dan sempat menjadi trending di Indonesia.

Jika dicermati lebih jauh, kritikan Prabowo itu tidak lain sebagai bentuk keprihatinannya terhadap masa depan anak-anak negara ini.

Karena jika dihitung, dengan jumlah utang sebesar itu maka setiap anak kecil di Indonesia akan menanggung setidaknya Rp 9 juta sampai Rp 13 juta. Hal ini menurutnya sangat membahayakan masa depan bangsa.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengutip hasil analisa Moody’s pada Mei 2018, yang menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi berbahaya jika dilihat dari masing-masing jumlah utang luar negerinya. Jadi kritik tersebut bukan ‘karangan’ semata.

Pada dasarnya, tidak ada yang salah jika kita khawatir atas jumlah utang negara ini. Sebab jika utang dibiarkan terus menggunung jumlahnya, lama kelamaan aset negara bisa ikut terancam juga.

Utang Dalam Batas Wajar

Menanggapi pernyataan soal utang yang diungkapkan Prabowo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, saat ini posisi utang Indonesia masih dalam keadaan ‘sehat walafiat’. Pasalnya rasio utang saat ini berada jauh di bawah ketentuan yang berlaku, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003.

Dalam beleid tersebut, negara tidak diperbolehkan berutang jika rasionya mencapai 60% lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara rasio utang Indonesia saat ini, hanya sekitar 28-30%.

Lebih lanjut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, jumlah utang negara yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari setiap entitas pengambil utangnya. Sehingga, tidak sesuai bila kemudian total utang secara keseluruhan langsung mentah-mentah dibandingkan dengan negara lain.

Jadi bila ingin membandingkan utang, haruslah apple to apple. Misalnya utang korporasi, bandingkan dengan volume korporasi. Sedangkan utang BUMN, bandingkan dengan total aset dan revenue. Hasilnya perbandingan tersebut menurut Sri Mulyani akan lebih masuk akal dan sepadan.

(Baca juga: Ini Persamaan Peringkat Utang Negara dan Skor Kredit Anda!)

Utang Negara Menurut APBN

Berikut adalah sejumlah data menarik mengenai utang Indonesia menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):

  1. Utang luar negeri Indonesia yang besar sudah ada sejak pemerintahan terdahulu. 
  2. Selama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, jumlahnya naik sekitar Rp 1.815 triliun dari posisi utang per September 2014.
  3. Utang tersebut digunakan untuk mendanai proyek-proyek sektor produktif. Misalnya membangun bandara, pelabuhan, atau tol yang menghasilkan pendapatan untuk negara.
  4. Dengan begitu, rasio utang Pemerintah terhadap PDB per akhir November lalu hanya sekitar 29,91% dengan asumsi PDB sampai akhir November 2018 sebesar Rp 14.679,42 triliun. 

Utang Negara Menurut Bank Indonesia

Berdasarkan keterangan dari Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) pada akhir Oktober 2018 tercatat US$ 360,5 miliar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 178,3 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 182,2 miliar.

Aida Budiman, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait utang tersebut. Sejauh ini, ULN didominasi oleh jenis utang yang bersifat jangka panjang.

Rasio ULN berdasarkan jangka waktu asal per kuartal III 2018, juga menunjukkan angka sejumlah 13,2% saja. Dengan kata lain, belum ada indikasi jumlah utang yang patut diwaspadai. Terlebih jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, dimana ULN kedua negara itu telah melampaui angka 40%.

Walaupun rasio utang masih terpantau aman, tak lantas membuat BI dan Pemerintah berpangku tangan. Keduanya terus bergerilya mencari jalan keluar yang paling efektif untuk mengurangi jumlah utang.

Mulai dari mengontrol perkembangan ULN, serta mengoptimalkan biaya pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian negara.

(Baca juga: Cek! Jumlah Utang Indonesia Terbaru Berdasarkan Laporan Bank Indonesia)

Selain itu, BI juga cukup percaya diri menghadapi persoalan ini. Karena dari segi solvabilitas alias kemampuan BI untuk membayar, utang luar negeri yang dibebani hanya berkisar 34,5% terhadap PDB.

Demi Indonesia yang Lebih Baik

Penghitungan rasio utang terhadap rasio PDB adalah ukuran yang paling lumrah digunakan dalam ekonomi. Dalam hitungan tersebut, sejauh ini posisi utang Indonesia masih dalam takaran yang wajar. Kesimpulannya lagi, utang per anak itu tidak ada. Istilah itu diciptakan samata-mata untuk kepentingan politis belaka.

Tiap warga negara, tidak ada satupun yang berhak menanggung utang negara secara langsung. Apakah berarti untuk menurunkan utang negara cukup dengan menaikkan jumlah penduduk? Logikanya, tentu tidak mungkin.

Masing-masing kubu, pastinya memiliki gagasan baru terkait penanggulangan utang negara ini. Baik itu kubu petahana ataupun oposisi. Sebagai rakyat, kita hanya perlu memilih dan tinggal menunggu realisasi dari semua yang dikampanyekan saja. Tentunya dengan harapan siapa pun yang terpilih memimpin Indonesia, akan membuat perekonomian negara menjadi lebih baik.

Tentang Penulis

Penulis yang kadang kala jadi pedagang.

×

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami