Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

Bikin Rugi, Ini 9 Alasan Buruh Tolak Omnibus Law

by Miftahul Khoer on 19 Februari, 2020

Rencana aturan baru yang dinamakan Omnibus Law, kini banyak menuai kritik dari para buruh dan pekerja. Memangnya apa sih Onibus Law itu? Seperti dikutip Kompas.com, pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri mengatakan, Omnibus Law adalah Undang Ungang (UU) yang dibuat untuk menyasar isu besar di suatu negara dan bisa untuk mencabut atau mengubah beberapa UU.

9 alasan buruh menolak Omnibus Law

Undang-undang ini nantinya untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah. Dan sebagai upaya untuk menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran. Kini pemerintah sendiri telah menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law ini ke DPR.

Tapi dengan adanya Omnibus Law ini pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki tiga prinsip yang diusung buruh. Ketiga hal itu tersebut adalah perlindungan kerja, perlindungan terhadap pendapatan, serta jaminan sosial terhadap pekerjaan.

Omnibus Law dianggap akan sangat merugikan dan merusak kesejahteraan mereka. Ada  9 alasan mengapa para buruh untuk menolak keras draft peraturan ini. Berikut di antaranya:

1. Upah minimum di kabupaten/kota hilang

Poin pertama yang disoroti adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten/kota. Berdasarkan RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja), pasal 88C ayat (2) hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan di provinsi serta Kabupaten/Kota.

2. Pesangon menurun dan tanpa kepastian

Poin kedua ini yaitu soal nilai pesangon yang dianggap menurun dan tanpa kepastian. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) turun karena pemerintah menganggap aturan sebelumnya tidak implementatif. Aturan perihal pesangon ini ada di UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bisa asal PHK

Karena adanya aturan outsourcing dan karyawan kontrak bebas yang tak ada batas waktu, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dianggap menjadi mudah dilakukan. Dalam seumur hidup boleh dikontrak dan di-outsourcing. Dalam RUU Cipta Kerja, agen outsourcing resmi diberi ruang oleh negara.

4. Tenaga ahli daya semakin bebas

Selanjutnya, KSPI menganggap, Omnibus Law ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Padahal; sebelumnya dalam aturan UU mengenai Ketenagakerjaan, penggunaan outsourcing dibatasi dan berlaku hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok.

5. Penghapusan sanksi pidana perusahaan

Alasan kelima, federasi buruh mengkhawatirkan soal penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar. Omnibus law menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. Karena sebelumnya pelanggar tersebut masuk dalam kategori kejahatan.

(Baca Juga: Pekerjaan yang Cocok untuk Introvert dan Ekstrovert, Kamu yang Mana?)
6. Aturan jam kerja yang eksploitatif

Pada pasal 89 RUU Cipta Lapangan Kerja poin 22 berisi perubahan dari pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. 

Dalam bekerja, setiap buruh memiliki hak yang manusiawi. Sedangkan waktu kerja dituntut paling lama 8 jam perhari, dan 40 jam dalam satu minggu. Serikat pekerja khawatir, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.

7. Hilangnya jaminan sosial

Seperti yang dikatakan Said Iqbal Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bagi. Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja yang haid, sakit, dipotong gaji.

Menurut Said, hal ini akibat dari adanya sistem kerja yang fleksibel. Agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan. Sementara itu fleksibilitas jam kerja menurut serikat buruh akan membuat kepastian pengangkatan pekerjaan tidak jelas.

8. Karyawan dikotrak tanpa batas

Pemerintah menghapus aturan perjanjian kerja antarwaktu pada pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penghapusan ini diketahui melalui draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR. Aturan tersebut berlaku untuk semua jenis pekerjaan, dan jika seseorang bekerja bisa seumur hidup lamanya.

9. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

Aturan ini dikhawatirkan dan karena berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas, karena tak perlu izin tertulis dari menteri. Jika aturan ini dihapus justru akan lebih membuka peluang besar dan industri startup dan lembaga pendidikan TKA bebas bekerja. Hal ini tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia. Karena persaingan kerja yang ketat antara orang lokal dan orang asing.

Kalau diperhatikan, sembilan alasan yang ditolak oleh buruh dan pekerja mengenai UU Omnibus Law memang banyak merugikan buruh dan pekerja di Indonesia. Semoga aturan tersebut tidak disahkan dan kita berharap buruh dan pekerja di Indonesia semakin sejahtera. 

Sampai kapan mau jadi pekerja? Bagi kamu yang bermimpi jadi enterpreneur, realisaikan ide bisnismu. Dapatkan modalnya lewat fasilitas KTA (Kredit Tanpa Agunan) dari CekAja.com.

(Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Memutuskan Pensiun Dini dari Pekerjaan)

Tentang Penulis

Miftahul Khoer

Mantan jurnalis yang suka makan jengkol di hari Minggu.