Risiko Perpanjang PPKM Darurat, Ledakan PHK Diduga Kembali Terjadi

Belakangan ini, masyarakat tengah ramai memperbincangkan risiko perpanjang PPKM darurat yang dapat terjadi. Pasalnya, ada banyak sekali berita yang mengatakan, kalau masa PPKM darurat akan diperpanjang, karena risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Risiko Perpanjang PPKM Darurat, Ledakan PHK Diduga Kembali Terjadi

Menanggapi kabar tersebut, kira-kira pemerintah apakah benar akan memperpanjang masa PPKM darurat? Kalau iya, bagaimana dengan risiko yang akan muncul?

Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada kesempatan kali ini CekAja akan mengulas lengkap informasinya, termasuk risiko perpanjang PPKM darurat khusus untuk kamu. Simak bersama-sama, yuk!

Masa PPKM Darurat Resmi Diperpanjang?

Sebelum mengetahui risiko perpanjang PPKM darurat, ada baiknya kamu ketahui apakah masa PPKM darurat benar diperpanjang atau tidak.

Mengenai hal tersebut, ternyata pemerintah sudah menyiapkan rencana, terkait perpanjangan PPKM darurat hingga enam minggu ke depan.

Hal itu diketahui berdasarkan pemaparan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin (12/7).

Dalam pemaparan tersebut, Sri Mulyani mengatakan kalau perpanjangan PPKM darurat akan berlangsung hingga enam minggu.

Diambilnya kebijakan itu tak lain karena risiko pandemi Covid-19 masih tinggi di Indonesia, khususnya untuk penyebaran varian baru Delta.

Melalui skenario diperpanjangnya masa PPKM darurat, pemerintah berharap mobilitas masyarakat dapat menurun signifikan, sehingga penyebaran kasus Covid-19 dapat berkurang.

(Baca Juga: Daftar Wilayah yang Terapkan PPKM Darurat)

Jika melihat aturan sebelumnya, PPKM darurat seharusnya berakhir besok, tanggal 20 Juli 2021. Namun sayangnya, ada skenario terkait PPKM darurat yang akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang.

Skenario itu tentunya tidak muncul begitu saja. Rencana terkait perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli, merupakan hasil rapat kabinet terbatas di Sukoharjo, yang diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Tetapi, apakah keputusan perpanjang masa PPKM darurat tersebut merupakan keputusan final? Melansir kompas.com, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, yakni Brigjen TNI Purn dr Alexander K Ginting Sp.P(K), FCCP mengatakan, PPKM darurat benar akan diperpanjang.

Tepatnya, ada target sampai kapan PPKM darurat ini akan dilanjutkan, serta lebih melakukan pengetatan pergerakan masyarakat, dan penyekatan super ketat di sektor non esensial.

Lalu, bagaimana dengan risiko perpanjang PPKM darurat yang dapat terjadi? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, yuk simak ulasannya di pembahasan selanjutnya.

Indikator Penilaian Perpanjangan PPKM Darurat

Indikator Perpanjangan PPKM - Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Jika melihat pemaparan sebelumnya, kemungkinan besar PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bahwa keputusan tersebut akan diumumkan dua sampai tiga hari ke depan.

Akan tetapi, jika perpanjangan PPKM darurat benar terjadi, apa yang menjadi indikator penilaiannya?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Luhut menyampaikan ada dua indikator yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam melakukan relaksasi pembatasan, yaitu:

  • Angka penambahan kasus Covid-19
  • Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, atau bed occupancy rate (BOR).

Apabila dua indikator itu terlihat semakin baik, maka beberapa relaksasi bisa dilakukan. Tetapi jika realita berkata sebaliknya, maka rencana perpanjangan PPKM darurat pun mau tidak mau harus dilakukan, untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Walau begitu, apapun keputusannya, risiko perpanjang PPKM darurat harus tetap diperhatikan, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak.

Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Risiko - Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Berbicara soal risiko perpanjang PPKM darurat, pemerintah sendiri sadar akan ada banyak risiko yang terjadi, ketika kebijakan ini resmi dilakukan.

Salah satu risiko perpanjang PPKM darurat yang muncul, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga dalam menaati protokol kesehatan, yang sesuai dengan standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Nah untuk bantuan sosial sendiri, pemerintah tidak bisa menanggungnya sendiri. Pemerintah berharap, agar semua pihak bisa saling gotong royong membantu, termasuk civitas akademika.

Contohnya seperti pasokan masker. Bagi kalangan tertentu, masker adalah barang mewah, yang tidak semua orang bisa memilikinya.

Maka dari itu, masyarakat bisa saling bantu dan bergandeng tangan untuk membantu memberikan stok masker bagi kalangan yang membutuhkan.

Selain hal itu, masih banyak lagi risiko perpanjang PPKM darurat yang dapat terjadi, apabila benar diresmikan hingga akhir Juli 2021, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat

ekonomi melambat Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Risiko perpanjang PPKM darurat yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi jadi melambat, karena tingkat konsumsi masyarakat yang menurun.

Risiko ini pun sudah dipaparkan Sri Mulyani sebelumnya. Dengan memperpanjang masa PPKM darurat, itu akan berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin tertahan.

Itu baru dampak pertama. Sementara dampak keduanya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III dinilai melambat, bahkan hingga ke kisaran empat sampai 5,4 persen.

2. Kembali terjadinya ledakan PHK

ledakan PHK - Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, risiko perpanjang PPKM darurat lainnya yang mungkin terjadi, yaitu ledakan PHK.

Ya, sepanjang 2020 seperti yang diketahui, banyak perusahaan yang terpaksa harus memberhentikan banyak karyawannya, akibat pandemi Covid-19.

Kejadian tersebut kini menjadi hal yang juga dikhawatirkan, apabila masa PPKM diperpanjang hingga enam minggu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yaitu Said Iqbal mengatakan bahwa sangat mungkin untuk perusahaan melakukan PHK terhadap buruh, dalam situasi PPKM darurat seperti saat ini.

Kemungkinan terjadinya ledakan PHK pun sudah seperti di depan mata. Pasalnya, saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja untuk berunding, membicarakan program pengurangan pekerja.

Jika melihat realita, saat ini saja sudah ada beberapa pekerja yang dirumahkan dan penghasilannya terancam dipotong.

Atas dasar tersebut, maka KSPI meminta agar pemerintah bisa bersikap tegas kepada pengusaha yang melakukan PHK dan memotong upah buruh di tengah pandemi, terutama selama masa PPKM darurat.

3. Beban tambahan untuk pengusaha pusat perbelanjaan

Beban tambahan - Risiko Perpanjang PPKM Darurat

Risiko perpanjang PPKM darurat yang terakhir, yaitu menjadi beban tambahan untuk pengusaha pusat perbelanjaan.

Bagaimana tidak, jika masa PPKM darurat diperpanjang, maka para pelaku usaha tidak memiliki dana cadangan lagi, layaknya tahun 2020.

Walaupun, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat, namun para pelaku usaha masih memiliki dana cadangan.

Tidak seperti tahun ini, dana cadangan para pelaku usaha sudah terkuras habis di tahun 2020, untuk bisa bertahan.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), yaitu Alphonzus mengatakan bahwa di tahun ini, kondisi usaha masih mengalami defisit. Meskipun, kondisinya sampai semester I tahun 2021 masih lebih baik dibandingkan tahun 2020.

Terjadinya defisit ini, salah satunya karena pemberlakuan pembatasan jumlah pengunjung, yang hanya diberikan kapasitas maksimal 50 persen saja.

Sehingga membuat pendapatan pusat perbelanjaan jadi menurun drastis, karena pusat perbelanjaan juga harus membantu para penyewa, dengan memberikan kebijakan dalam hal biaya sewa dan service charge.

Selain itu, pusat perbelanjaan pun masih memiliki tanggung jawab dalam menanggung pengeluaran yang relatif tidak berkurang, meski tidak beroperasional, seperti pungutan serta pajak/retribusi yang dibebankan pemerintah.

Dari semua hal tersebut yang sangat membebani pengusaha pusat perbelanjaan, APPBI meminta agar pemerintah bisa memberikan berbagai insentif serta kemudahan, apabila masa PPKM darurat resmi diperpanjang.

Hal itu bertujuan agar meminimalisir potensi ledakan PHK yang dapat terjadi, khususnya di sektor perbelanjaan.

(Baca Juga: Revisi Aturan PPKM Darurat)

Bagaimana, dari semua informasi tersebut, kamu sudah bisa mengetahui bukan, apa saja risiko perpanjang PPKM darurat yang dapat terjadi?

Nah dari semua risiko tersebut, apakah keputusan diperpanjang masa PPKM darurat adalah keputusan terbaik? Apapun itu, yang pasti semua keputusan diambil demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Tapi perlu diketahui juga, baik itu PPKM darurat, PPKM super darurat atau istilah lainnya yang digunakan, selama masyarakat masih tidak bisa kompromi untuk menahan diri, dan tetap melanggar protokol kesehatan, maka semua cara yang dilakukan untuk menangani Covid-19 tidak akan berhasil.

Jadi, kali ini pemerintah sangat menekankan kepada semua masyarakat, untuk menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin, agar upaya penanganan Covid-19 berhasil.

Selain itu, secara pribadi masyarakat juga sebaiknya inisiatif untuk selalu menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi, vitamin, hingga menggunakan asuransi kesehatan. Sebab, asuransi kesehatan akan menjamin semua biaya pengobatan dan perawatan selama kamu sakit.

Sehingga, apabila nantinya terjadi sesuatu pada kesehatanmu, kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan besarnya biaya pengobatan yang harus dibayarkan, karena sudah ditanggung oleh asuransi kesehatan.

Maka dari itu, jika kamu hingga saat ini belum melindungi diri dan keluarga dengan asuransi kesehatan, bisa segera mengajukannya secara online melalui CekAja.com.

Di sana, tersedia banyak produk asuransi kesehatan dari perusahaan ternama dan terpercaya, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial.

Tidak hanya itu, proses pengajuannya pun sangat mudah, cepat dan aman, karena CekAja.com sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi, tunggu apalagi? Yuk, ajukan asuransi kesehatan terbaikmu sekarang juga!