Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

3 menit waktu bacaan

Salurkan Pembiayaan Rp294,7 Triliun, Industri Syariah Diharap Terjun ke Fintech

by Tisyrin N. T on 4 Mei, 2018

reksadana syariah konvensional - CekAja.com

Saat ini, kehadiran financial technology (fintech) semakin terasa geliatnya. Bagi industri keuangan, fintech sangat membantu untuk memperluas segmen pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mendorong industri keuangan syariah untuk memanfaatkan fintech.

Perkembangan industri keuangan syariah hingga Maret 2018 terus meningkat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan di perbankan syariah yang membukukan aset sebesar Rp439,32 triliun atau tumbuh 19,33 persen (yoy).

Sementara dari segi pembiayaan tercatat mencapai Rp294,7 triliun atau tumbuh 14,41 persen (yoy) dan dana pihak ketiga mencapai Rp347,15 triliun atau tumbuh 18,81 persen (yoy).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berupaya mendorong industri keuangan syariah untuk mengembangkan bisnisnya terutama dengan memanfaatkan teknologi terkini, termasuk fintech. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang mengubah lanskap keuangan dunia, satu diantaranya adalah kehadiran fintech.

“Fintech merupakan peluang strategis bagi keuangan syariah untuk memanfaatkannya dengan tujuan memperluas segmen pasar. Namun, pelaku industri harus memahami risiko-risiko yang muncul dari bisnis Fintech dan memitigasinya dengan baik,” katanya dalam keterangan resmi.

Menurutnya, penggunaan fintech dalam pengembangan industri keuangan syariah harus diikuti pula dengan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. (Baca: THR PNS Makin Besar? Cek Cara Cerdik untuk Mengelolanya!)

OJK Terus Mengawal Perkembangan Fintech

Untuk itu ke depannya, seiring dengan upaya mendorong perkembangan industri keuangan syariah, OJK akan terus mengawal perkembangan fintech.

Salah satu caranya adalah dengan menekankan azas manfaat dan mematuhi tata kelola yang baik berdasarkan Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian, dan Kewajaran (TARIF) untuk memastikan adanya perlindungan konsumen.

Selain peraturan peer to peer lending yang sudah dikeluarkan pada akhir 2016, OJK juga sedang menggodok regulasi inovasi keuangan digital. Aturan itu diharapkan bisa meningkatkan perlindungan konsumen dan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan anti-pencucian uang dan memerangi pembiayaan terorisme.

Peraturan itu juga untuk mempromosikan crowdfunding online kepada publik untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pendalaman keuangan serta mendorong perusahaan-perusahaan fintech lending untuk mengambil bagian dalam Obligasi Ritel Pemerintah online serta distribusi dana bergulir, melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Fintech Peer to Peer Lending Menanjak

Jumlah perusahaan fintech peer to peer lending  yang terdaftar  di OJK hingga Maret 2018 mencapai 50 perusahaan. Selain itu, sejumlah 35 perusahaan sedang dalam proses pendaftaran dan 29 perusahaan lainnya sudah menyatakan minat untuk mendaftar di OJK. (Baca: Dari Parfum Hingga Tiket Bioskop, Ini Beberapa Tuntutan di Hari Buruh 2018)

Sampai Maret 2018, jumlah penyedia dana fintech peer to peer lending sebanyak 145.965 entitas atau meningkat 44,61 persen (ytd). Sementara jumlah peminjam mencapai 1.032.776 orang atau meningkat 297,78 persen (ytd).

Nilai pinjaman sebesar Rp4,47 triliun atau meningkat 74,45 persen (ytd) dengan rasio nilai pinjaman macet sebesar 0,55 persen atau menurun jika dibandingkan Desember 2017 yang tercatat sebesar 0,99 persen.

Tentang Penulis

Penulis konten yang pernah mencicipi profesi sebagai jurnalis bidang finansial, kesehatan, seni, dan lifestyle.

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami