Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

Selama 2018-2019, Ada Lebih dari 1.800 Fintech P2P Lending Ilegal Ditindak!

by Tisyrin N. T on 30 Desember, 2019

Memasuki akhir tahun, sudah selayaknya kamu melakukan evaluasi dalam hal keuangan. Tujuannya tentu saja demi kondisi keuangan yang lebih baik di tahun mendatang. Jangan sampai kamu terjebak oleh keberadaan lembaga ilegal yang berpotensi merugikanmu!

transaksi di fintech

Melalui siaran pers di situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa sejak tahun 2018 hingga akhir 2019, Satgas Waspada Investasi (Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi) telah menindak 1.898 entitas fintech peer-to-peer lending ilegal lho! Banyak sekali bukan?

Satgas Waspada Investasi mengungkapkan saat ini banyak entitas fintech peer-to-peer lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang disebar melalui pesan singkat, appstore atau playstore, bahkan juga sosial media. Kegiatan mereka tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Upaya Pencegahan

Satgas Waspada Investasi telah melakukan upaya pencegahan dan penanganan yang sangat tegas terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal, dengan langkah-langkah:

  • Mengumumkan fintech peer-to-peer lending ilegal kepada masyarakat;
  • Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
  • Memutus akses keuangan dari fintech peer-to-peer lending ilegal;
  1. Menyampaikan himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan fintech peer-to-peer lending ilegal.
  2. Meminta Bank Indonesia untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi fintech peer-to-peer lending ilegal.
  • Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum;
  • Peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk penanganan fintech peer-to-peer lending ilegal;
  • Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan fintech yang legal.

Selain itu, Satgas Waspada Investasi melakukan tindakan preventif dengan melakukan edukasi menggunakan media luar ruang digital, media sosial, serta sosialisasi bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perusahaan transportasi massal di Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.

(Baca juga: Pinjam Uang Rp25 Juta Kini Bisa Lewat Fintech)
Ciri-ciri Fintech Ilegal

Satgas mengharapkan peran serta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari fintech yang tidak terdaftar di OJK. Masyarakat harus cek dan ricek sebelum melakukan pinjaman online. Ciri-ciri Fintech Ilegal:

  1. Tidak memiliki izin resmi.
  2. Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas.
  3. Pemberian pinjaman sangat mudah.
  4. Informasi bunga dan denda tidak jelas.
  5. Bunga tidak terbatas.
  6. Denda tidak terbatas.
  7. Penagihan tidak batas waktu.
  8. Akses ke seluruh data yang ada di ponsel.
  9. Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi.
  10. Tidak ada layanan pengaduan.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan pinjaman kepada fintech peer-to-peer lending untuk memahami hal-hal sebagai berikut :

  1. Pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar di OJK.
  2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
  3. Pinjam untuk kepentingan yang produktif.
  4. Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman kepada fintech peer-to-peer lending.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Apresiasi

Satgas Waspada Investasi mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Jakarta Utara terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal baru-baru ini.

“Tindakan penegakan hukum oleh Polres Metro Jakarta Utara terhadap PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia menjadi berita baik di penghujung tahun 2019. Sebelumnya, di awal tahun 2019 juga telah dilakukan pengungkapan kasus  pornografi dan/atau pengancaman dan/atau asusila dan/atau ancaman kekerasan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan oleh desk collector  PT  Vcard Technology Indonesia (Vloan) terhadap nasabahnya. Untuk itu, kami selalu mendukung upaya penindakan hukum terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal yang sudah banyak merugikan masyarakat,” begitu keterangan Satgas Waspada Investasi seperti yang termuat dalam siaran pers.

(Baca juga: Fintech Mulai Rambah Pasar Modal!)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT Vega Data Indonesia dan PT Barracuda Fintech Indonesia beberapa kali mengubah nama aplikasi pinjaman online di bawah naungannya. Di antaranya, sebanyak 2 (dua) aplikasi sudah dideteksi dan diumumkan oleh Satgas Waspada Investasi yaitu aplikasi “Dompet Kartu” pada tanggal 7 September 2018 dan aplikasi “Pinjam Beres” pada tanggal 13 Februari 2019.

Tentang Penulis

Tisyrin N. T

Penulis konten yang pernah mencicipi profesi sebagai jurnalis bidang finansial, kesehatan, seni, dan lifestyle.