Selama Corona, 5 Kebijakan Pemerintah Ini Tuai Pro dan Kontra

4 min. membaca Oleh Sindhi Aderianti on

Virus corona masih terus memakan korban di Indonesia. Senin (6/4), jumlah kasus positif COVID-19 bertambah menjadi 2.491. Termasuk di antaranya 209 pasien meninggal dunia dan 192 orang sembuh. Masyarakat pun harap-harap cemas menanti kebijakan pemerintah agar wabah ini segera berakhir.

Kebijakan Pemerintah Saat Corona yang Mengundang Pro dan Kontra

Sejak virus corona masuk ke negara ini pada awal Maret 2020, bukan himbauan social distancing saja yang berlaku. Beberapa kebijakan terkait keselamatan bersama langsung dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, rupanya tidak semua aturan tersebut bisa diterima oleh masyarakat +62.

Tuaian kritik pun menghujani akun-akun berita hingga pejabat tinggi inegara di media sosial. Berikut lima kebijakan di tengah pandemi yang menuai pro dan kontra tersebut:

 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Melihat penularan virus corona yang terus bertambah dalam jumlah cukup besar khususnya di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengusulkan karantina wilayah ke pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah menolaknya dan lebih memilih kebijakan lain, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan pelaksanaan PSBB diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam status seperti ini, berarti setiap orang dibatasi untuk menggelar aktivitas sosial yang melibatkan banyak tamu, apapun alasannya. Kegiatan pembatasan meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Banyak yang kecewa saat lockdown tidak kunjung dilakukan, mengingat lonjakan kasus COVID-19 terus bertambah. Namun, tak sedikit juga yang satu suara dengan kebijakan ini, lantaran PSBB memberi kesemptan sejumlah pekerja di sekor kecil dan menengah untuk tetap bekerja meski dengan batasan-batasan tertentu.

2. Darurat sipil

Penerapan darurat sipil juga rencananya akan dilakukan jika kondisi negara akibat corona semakin mengkhawatirkan. Apa makna dari kebijakan tersebut? Darurat sipil adalah status penanganan masalah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pemegang kuasa tertingginya meliputi Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang.  Jika ada seseorang yang melanggar PSBB, sanksi pidana bagi akan dijatuhkan kepada pelanggar kebijakan tersebut. Kebijakan darurat sipil dinilai netizen seperti memerangi rakyat sendiri. Sehingga penolakan pun ditunjukkan lewat hasjag #menolakdarurat sipil yang mulai bertaburan di media sosial.

(Baca Juga: Bukan Sakit! Ini 4 Hal yang Ditakutkan Wong Cilik Saat Corona)

 3. Pembebasan napi

Demi mencegah penularan COVID-19 secara masif, Kementerian Hukm dan HAM (Kemenkumham) di bawah pimpian Yasona Laoly membebaskan 31.786 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Alasannya, lapas dan rutan di Indonesia memiliki masalah kelebihan kapasitas sehingga dikhawatirkan terjadinya penularan virus corona.

Kebijakan ini jelas menuai banyak kontra. Menurut beberapa netizen, ribuan napi tersebut justru lebih aman dari virus jika tetap berada di dalam ruang tahanan. Ibaratnya, “Orang-orang diminta anteng tak keluar rumah, mereka kok malah dikeluarkan?.” Sementara itu dengan dibebaskannya para napi, dikhawatirkan angka kriminalitas akan bertambah karena permasalahan ekonomi di tengah paceklik yang sedang mendera.

Pembebasan narapidana ini juga sempat menyiratkan kecurigaan akan dilepaskannya juga napi-napi korupsi. Apalagi, Yasonna disebut-sebut akan merevisi PP 99 tahun 2012 tentang pembebasan bersyarat. Namun pada Minggu (6/4), Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa kebijakan itu hanya berlaku untuk narapidana tindak pidana umum (tipidum) dan PP 99 tahun 2012 tidak akan direvisi.

 4. Larangan mudik

Menjelang Idul Fitri nanti, pemerintah juga menghimbau warga untuk menunda rencana pulang kampung di tengah wabah corona. Bagi perantau tentunya berat jika harus melewati hari raya tanpa sanak keluarga. Akan tetapi yang lebih membingungkan, sejumlah pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan berbeda satu sama lain dalam menyikapi persoalan mudik ini. Bebrapa tokoh seperti setuju apabila ada larangan mudik. Meski begitu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, mudik dari daerah yang tidak ada wabah, menuju ke tempat yang tak ada wabahnya, maka tidak ada masalah.

 5. Penangguhan cicilan

Selama virus corona mewabah di Indonesia, banyak sekali orang yang secara ekonomi juga menjadi korban. Driver ojek dan taksi online berkurang penghasilannya sampai 50%. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberi penangguhan kredit kendaraan mereka sebagai bantuan atas dampak COVID-19, pada Selasa (24/3) lalu. Kebijakan ini tentu menjadi angin segar bagi para pejuang aspal, mengingat orderan yang semakin hari terus menipis karena virus corona.

Namun kenyataannya, bantuan yang diberikan kepada pengemudi online tidak seperti yang diharapkan. Melansir Kompas.com, Latifah (51), seorang pengemudi ojek online, mengaku sudah mencoba mengajukan penangguhan kredit dengan datang langsung ke kantor leasing FIF Pasar Minggu, pada Selasa (31/3). Pihak leasing menyebut bahwa kebijakan dari pemerintah bukanlah penangguhan, melainkan hanya memberikan potongan atau diskon pembayaran cicilan.

Ada tiga pilihan yang ditawarkan leasing mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Latifah lalu memilih durasi 6 bulan. Maka, cicilan motor Honda Vario Latifah yang awalnya berjulan Rp 868.000 per bulan, didiskon jadi Rp 660.000 selama 6 bulan. Namun, tenornya bertambah 6 bulan. Latifah yang semula tinggal membayar cicilan selama 15 bulan, menjadi 21 bulan.

Seperti itulah lima kebijakan pemerintah dalam menanggulangi virus corona. Pro atau kontra, tentu kita sebagai warga negara tetap harus memathuinya. Semoga wabah ini segera berakhir, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban baik secara kesehatan ataupun ekonomi.

Paceklik bukan akhir dari segalanya. JULO siap membantumu dengan pinjaman online terpercaya dan tanpa agunan. Dapatkan kredit sebesar maksimal Rp15 juta, ajukan sekarang melalui CekAja.com!

(Baca Juga: PSBB, Ini Daftar Larangan dan Kegiatan Usaha yang Boleh Beroperasi)

Tentang kami

Sindhi Aderianti

Sindhi Aderianti Penulis yang kadang jadi pedagang