Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami

7 menit waktu bacaan

Beli Rumah di Jakarta? Ini Syarat Biaya BPHTB Gratis

by Tisyrin on 29 September, 2017

biaya rumah bekas_KPR - CekAja.com

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Termasuk biaya pada proses jual beli rumah, dan kabar baiknya bisa gratis di DKI Jakarta.

Bebasnya biaya tersebut tentu akan mempermudah masyarakat saat mengurus sertifikat rumah. Pasalnya, selama ini masyarakat kerap kesulitan mengurus sertifikat tanah karena mahalnya BPHTB. Bahkan, bagi kita yang baru pertamakali membeli rumah, fasilitas ini pun sangat membantu untuk berhemat. Apalagi pembelian dengan KPR (Kredit Pemilikan Rumah0.

Di Jakarta sendiri, pengratisan biaya BPHTB telah berlaku sejak 21 Oktober 2016. Ketetapannya bahkan sudah dituangkan dalam penerbitan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 193 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut, terdapat mekanisme dan syarat-syarat tertentu agar bisa mendapatkan fasilitas gratis yang diberikan.

Nah, bagi yang belum mengetahui hal tersebut dan memiliki niat untuk membeli rumah, khususnya bagi yang menetap di Jakarta, berikut adalah beberapa poin yang bisa dicatat. Mulai dari definisi dan arti BPHTB, hingga syarat yang membuat seseorang bebas dari kewajiban membayar biayanya.

Apa itu BPHTB?

Menilik Undang-undang No. 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (UU BPHTB), BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Sementara Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2010 tentang BPHTB seperti yang dilansir www.bprd.jakarta.go.id menjelaskan, subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Selain itu, apa saja yang menjadi objek pajaknya?

Ada beberapa bagian yang menjadi objek pajak dalam penentuan BPHTB. Pertama, Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Kedua, pemindahan hak karena proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah.

Ketiga, pemberian hak baru karena adanya kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak.

Keempat, hak atas tanah adalah Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas satuan rumah susun serta Hak Pengelolaan

Kelima, untuk objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Lalu, apa syarat BPHTB gratis di Jakarta?

Seperti telah disebutkan, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan BPHTB dengan menerbitkan Peraturan Gubernur. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mempermudah warga untuk menerbitkan sertifikat tanah. Bahkan, bisa lebih menghemat biaya sertifikat rumah.

Berikut ini penjelasan lebih lengkap tentang syarat yang diperlukan agar tak perlu membayar BPHTB di Jakarta.

Tanah atau bangunan dengan nilai maksimal Rp2 miliar

Penentuan gratis atau tidaknya biaya untuk wilayah DKI Jakarta dilihat dari nilai sebuah tanah atau bangunan yang ada. Sebab, BPHTB gratis bisa didapatkan apabila pemilik tanah atau bangunan memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar.

Artinya, bagi pemilik rumah yang harganya kurang dari atau sama dengan Rp2 miliar sudah pasti akan mendapatkan fasilitas tersebut.

Warga DKI Jakarta, Hanya untuk Perorangan

Di sini bukan hanya warga yang telah memiliki KTP DKI Jakarta, namun kesempatan biaya gratis bisa didapatkan apabila seseorang tersebut telah berdomisili di DKI Jakarta selama minimal 2 tahun berturut-turut.

Dengan ketentuan ini, maka bisa diartikan bahwa BPHTB gratis di Jakarta hanya berlaku untuk perorangan, dan tidak berlaku untuk PT atau badan hukum lain.

Rumah pertama

Kita yang baru pertamakali beli rumah, tentu akan senang dengan kabar baik ini. Sebab. dalam urusan jual beli dan pemberian hak baru, BPHTB akan dibebaskan jika pemohon belum pernah memiliki tanah atau bangunan karena jual beli, dan belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan bangunan.

Penjelasan tersebut dapat diartikan, apabila seseorang pernah memiliki rumah dan dijual, maka seseorang tersebut tetap tidak dapat mengajukan pembebasan BPHTB untuk rumah selanjutnya.

Sementara untuk permohonan pembebasan BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat, akan disetujui apabila pemohon tidak ada riwayat memiliki tanah atau bangunan karena waris atau hibah wasiat.

Bagaimana cara mengurus BPHTB gratis?

Setelah mengetahui siapa saja yang bisa memperoleh hal fasilitas gratis, tentunya kita pun perlu mengetahui tentang mekanismen dan cara mengurusnya. Apa saja yang diperlukan?

Bila jual beli atau pemberian hak baru pertama kali

Bila melihat peraturan yang ada . khususnya pada pasal 4 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 193 tahun 2016 diuraikan bahwa, pengajuan BPHTB gratis dalam urusan jual beli harus dilengkapi beberapa dokumen persyaratan formal.

Syarat untuk mengajukan permohonan pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut :

  • Surat keterangan yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak,  alamat Objek Pajak, serta uraian permohonan
  • Fotokopi KTP Daerah
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi

Butuh surat pernyataan

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, kita pun perlu melampirkan surat pernyataan. Artinya, surat berisi pernyataaan belum pernah memiliki tanah atau bangunan karena jual beli atau belum pernah diberikan hak baru atas tanah atau bangunan.

Bahkan, surat pernyataan tersebut harus dilegalkan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dah harus mengacu pada form yang tercantum dalam Pergub. Diantaranya terdiri dari dua, yaitu;

  • Surat kuasa pengurusan pembebasan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa
  • Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB

Mau 100% gratis, lengkapi dokumen yang dibutuhkan

Pada pasal 5 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 193 tahun 2016 dijelaskan permohonan pembebasan BPHTB sebesar 100% karena jual beli juga harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil yaitu :

  • Akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah, fotokopi sertifikat hak atas tanah
  • Fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan

Sedangkan untuk permohonan pembebasan sebesar 100%  atas BPHTB karena pemberian hak baru pertama kali harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  • Surat keputusan pemberian hak baru pertama kali atas tanah, yang berasal dari pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi
  • Bukti tertulis lainnya yang dapat memberikan keterangan dari instansi pemerintah berkaitan dengan pembuktian hak lama atas tanah atau bangunan yang berasal dari konversi hak-hak lama
  • Fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan

Waris atau hibah wasiat

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, fasilitas gratis biaya ini juga bisa diberikan pada seseorang yang memiliki hak atas tanah atau bangunan karena waris. Hal itu dijelaskan dalam pasal 6 Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 193 tahun 2016 yang menjelaskan permohonan bebas BPHTB yang berkaitan dengan waris atau hibah wasiat harus dilengkapi dokumen persyaratan formal. Beberapa dokumen tersebut adalah:

  • Surat keterangan yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak,  alamat Objek Pajak, serta uraian permohonan
  • Fotokopi KTP Daerah
  • Fotokopi NPWP
  • Surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi

Surat berisi pernyataan belum pernah memiliki tanah atau bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat. Surat pernyataan ini telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dan harus mengacu pada form yang tercantum dalam Pergub.

  • Surat kuasa pengurusan pengenaan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa
  • Perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB
  • Surat keterangan waris atau hibah wasiat

Pada Pasal 7, terdapat penjelasan bahwa bebas BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat juga harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  • Akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat
  • Surat keputusan pemberian hak atas tanah karena Waris dari pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi
  • Fotokopi sertifikat hak atas tanah
  • Fotokopi SPPT PBB-P2 dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidak memiliki tunggakan

Bagi yang tidak masuk dalam syarat untuk mendapatkan fasilitas gratis tersebut, sudah tentu harus mengerti bagaimana cara menghitung BPTHB.

Namun, bagi yang sudah tahu tentang cara, mekanisme, serta syarat agar bisa mendapatkan biaya gratis untuk mengurus BPHTB dan layak mendapatkannya, maka gunakanlah kesempatan!

Tentang Penulis

Penulis konten yang pernah mencicipi profesi sebagai jurnalis bidang finansial, kesehatan, seni, dan lifestyle.