Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

Telat Lapor SPT? Cek 5 Fakta tentang Pajak yang Harus Anda Ketahui!

by Tisyrin N. T on 6 April, 2018

spt pajak online - CekAja.com

Apakah Anda sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)? Setelah pajak terbayar, kewajiban Anda selanjutnya adalah melakukan pelaporan.

Saat ini, jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 38,65 juta orang dan 17,65 juta diantaranya wajib menyampaikan SPT. Berdasarkan siaran pers di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak yang terbit 2 April 2018, wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 adalah 10,59 juta orang atau baru mencapai 59,98%.

Terdapat peningkatan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik. Jumlahnya mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Sementara penyampaian SPT secara manual mengalami penurunan 12%.

Nah, lalu apa sanksinya jika terlambat atau tidak melaporkan SPT? Lebih lengkapnya, simak penjelasan  di bawah ini tentang sanksi jika terlambat melapor SPT Tahunan dan fakta-fakta lain tentang pajak yang patut Anda ketahui.

Telat lapor SPT Tahunan Orang Pribadi denda Rp100.000

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2018. Artinya, jika melapor SPT Tahunan melewati batas waktu tersebut, Anda sudah tergolong terlambat dalam melaporkan SPT.

Sanksi apabila terlambat atau tidak melaporkan SPT berupa denda. Denda untuk SPT Tahunan orang pribadi sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk SPT Tahunan Badan sebesar Rp1 juta. Hal ini tertuang pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 7 ayat 1. (Baca juga: Warisan Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak? Simak Penjelasannya!)

Tak semua wajib pajak terkena denda

Tahukah Anda, meski terdapat aturan tentang denda seperti yang telah dijelaskan di atas, ada wajib pajak yang terbebas dari denda tersebut. Terdapat delapan golongan wajib pajak yang bebas sanksi.

Mereka adalah wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia,  dan bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

Kategori lainnya adalah wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendahara yang tidak melakukan lagi, wajib pajak yang terkena bencana, dan golongan terakhir adalah wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Masih ada waktu laporkan SPT hingga Desember 2018

Meski batas waktu telah lewat, masyarakat masih bisa melaporkan SPT hingga Desember 2018. Namun, tentu saja akan dikenakan denda karena telah melewati batas waktu. Cara melaporkan SPT tetap sama seperti cara biasanya.

Perlu Anda ketahui, selain fasilitas e-filling, Ditjen Pajak juga menyediakan formulir SPT dalam bentuk elektronik atau e-form. Wajib pajak bisa mengunduhnya untuk mengisi secara offline alias tanpa harus terhubung dengan jaringan internet.

Jika telah selesai, wajib pajak bisa mengunggahnya ke sistem Ditjen Pajak. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda resmi pelaporan SPT.

Harta yang harus tercantum dalam SPT

Pada lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya, terdapat penjelasan tentang jenis harta yang harus tercantum dalam SPT.

Harta tersebut adalah uang tunai, tabungan, giro, deposito, setara kas, piutang, piutang afiliasi, persediaan usaha, piutang lainnya, saham harta, saham, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, surat utang, reksadana, instrumen derivatif, penyertaan modal, serta investasi lainnya.

Ada pula sepeda, sepeda motor, mobil, alat transportasi lainnya, logam mulia, batu mulia, barang seni dan antik, kapal, pesawat, helikopter, dan lain-lain, elektronik, furnitur, harta bergerak lainnya, tanah, bangunan tinggal, tanah, bangunan usaha, tanah, lahan usaha, harta tidak bergerak, paten, royalti, merk dagang, dan harta tidak berwujud. (Baca juga: Bocor Data Facebook, Bagaimana Sebaiknya Masyarakat dan Pemerintah Menyikapi)

Anda bisa melakukan pembetulan SPT

Tahukah Anda bahwa setiap wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT setiap tahunnya. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Mengingat pelaporan pajak berdasarkan taksiran sendiri, seorang wajib pajak mungkin saja memiliki tambahan aset tetapi tidak seimbang dengan jumlah penghasilan.

Pada UU KUP Pasal 8 disebutkan bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan melampirkan pernyataan tertulis. Dengan syarat, Ditjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Lalu apa tujuannya melakukan pembetulan SPT? Tujuannya adalah agar terhindar dari pemeriksaan pajak serta sanksi yang berlaku.

Sesuai aturan yang berlaku, setelah berakhirnya periode Pengampunan Pajak, jika Ditjen Pajak menemukan data tentang harta yang belum terlapor maka harta tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi sebesar 200 persen atau 2 persen per bulan selama maksimal 2 tahun. Dengan melakukan pembetulan SPT, wajib pajak bisa terhindar dari sanksi tersebut.

Namun, akan tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk harta tersebut yaitu 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi dan 25 persen untuk wajib pajak badan.

Tentang Penulis

Penulis konten yang pernah mencicipi profesi sebagai jurnalis bidang finansial, kesehatan, seni, dan lifestyle.

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami