Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

4 menit waktu bacaan

Wow, Pemerintahan Jokowi Kembali Raih Predikat WTP!

by Gito on 29 Mei, 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) untuk tahun buku 2018. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari 86 laporan keuangan kementerian / Lembaga (LKKL) dan 1 laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN). Bravo!

Opini Wajar Tanpa Pengecualian diartikan bahwa pelaksanaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material disajikan sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan. Capaian ini merupakan kali ke tiga didapatkannya opini WTP dalam LKPP di era Jokowi sejak tahun 2016 lalu.

Meskipun begitu, masih terdapat 5 LKKL yang belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Namun bukan berarti hal itu mempengaruhi hasil audit BPK, pasalnya permasalahan yang ada dari LKKL tersebut tidak berdampak material pada kesesuaian LKPP tahun 2018.

Jika menilik kinerja keuangan pemerintah pusat sejak tahun 2016, sudah terjadi perbaikan yang kentara. Karena pada saat itu jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan opini WTP dari BPK hanya berjumlah 74, kemudian naik menjadi 80 di 2017 dan sekarang menjadi 86.

Dengan didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian berarti juga bahwa sistem pencegahan korupsi yang dijalankan di kementerian atau Lembaga pemerintah sudah berjalan semakin efektif. Meksipun begitu, terdapat beberapa catatan dari BPK terkait opini yang dikeluarkannya, beberapa diantaranya adalah,

1. Target Pertumbuhan yang Tidak Tercapai

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2018 lalu, pemerintah membidik angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, Namun realita yang ada, pemerintah hanya sanggup mencapai angka 5,17 persen.

Memang jika berbicara tentang target pertumbuhan tidak bisa dinilai secara sederhana. Ada banyak aspek yang menjadi faktor pembentuk pertumbuhan tersebut.

Salah satunya adalah ragam paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah yang ternyata tidak mampu menggerakkan dunia usaha.

Disamping itu dalam capaian investasi pemerintah dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), juga terlihat adanya penurunan. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan selama 2018 Indonesia hanya mencapai Rp721,3 triliun atau 94 persen dari target selama 2018.

Dari sisi investasi PMA yang mencapai Rp392,7 Triliun, jumlah itu mengalami penurunan 8,8 persen dari tahun 2017.

Meski begitu, BPK tetap mengapresiasi secara positif asumsi dasar akro APBN 2018, seperti inflasi yang berada di angka 3,13 persen atau lebih rendah dari target yang sebesar 3,5 persen.

(Baca juga: Ramai Soal Menteri Cetak Utang, Ini Kondisi Keuangan RI Sesungguhnya)
2. Rasio Utang yang Terus Meningkat

BPK Menyoroti rasio utang pemerintah yang terus meningkat sejak tahun 2015 hingga 2018. Pada akhir tahun lalu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai 29,81 persen, bandingkan dengan rasio utang pada 2015 yang hanya sebesar 27,4 persen terhadap PDB.

Memang jika dilihat dari kebijakan pemerintah, rasio utang yang ada sekarang masih berada dalam batas aman. Pasalnya batas atas yang ditetapkan adalah 60 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang pemerintah masih dalam batas aman dan dikelola dengan penuh kehati-hatian.

Sebagai catatan, peningkatan rasio utang disebabkan oleh realisasi pembiayaan utang di tahun 2015 yang mencapai Rp380 triliun, kemudian Rp403 triliun di 2016 dan Rp429 triliun pada 2017.

(Baca juga: Cara Mengelola Modal Usaha yang Berasal dari Utang)
3. Rasio Belanja Subsidi Melebihi Pagu Anggaran

Hal lain yang juga menjadi sorotan BPK dalam rapor keuangan pemerintah adalah realisasi belanja subsidi yang melebih pagu anggaran. Sebagai informasi, belanja subsidi sepanjang tahun 2018 tercatat mencapai Rp216 triliun padahal pagu anggaran yang ditetapkan hanya sebesar Rp150 triliun.

Naiknya harga minyak mentah diduga menjadi salah satu penyebab membengkaknya realisasi belanja subsidi, karena dengan hal itu pemerintah harus membayar utang subsidi sebesar Rp25 triliun.

Meskipun ada beberapa catatan yang harus diperbaiki namun pada prinsipnya apresiasi harus diberikan kepada pemerintah yang telah berhasil menjaga marwah bangsa ini untuk tetap menjalankan pemerintahan yang bersih dan jauh dari korupsi.

Apakah kamu juga ingin mendapatkan peringkat positif juga? Mulai lah menjalankan usaha dengan baik dan benar, jauhkan segala niat curang dan ikuti kompetisi pasar dengan semangat. Kalau kurang modal jangan takut, akses CekAja.com dan temukan produk KTA yang cocok untuk usaha kamu.

Tentang Penulis

Gito

Veritas Vos Liberabit

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami