Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Kartu Kredit

Kredit & Pinjaman

Asuransi

Investasi

UKM

Info & Blog

Tentang Kami

4 menit waktu bacaan

Yuk Mengenal Sistem ERP yang Bakal Diberlakukan di Jakarta

by Miftahul Khoer on 12 November, 2018

Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta dijadwalkan akan berlaku mulai tahun depan. Pemberlakukan ERP ini telah melalui proses panjang hingga menuai pro dan kontra. Simak ulasan ERP yang bakal diterapkan tahun 2019.

Penggunaan ERP sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan di ibukota. Karena Jangan tanya soal kemacetan di Jakarta.

Hampir semua orang tahu di Ibu Kota setiap harinya selalu macet. Ada sekitar 18 juta kendaraan keluar-masuk Jakarta setiap harinya. Berbagai solusi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kemacetan di Jakarta.

Misalnya, sistem ganjil genap. Sistem ini diterapkan untuk menekan angka kemacetan dengan memberlakukan dua digit terakhir pelat nomor kendaraan.

Sebagai contoh, pada Senin diterapkan sistem genap. Maka mobil yang boleh melintas adalah berpelat dua digit akhir bilangan genap seperti 12, 14 dan angka genap lain. Sementara pada hari Selasa mobil yang diperbolehkan melintas adalah yang memiliki pelat nomor ganjil seperti 33, 11, dan lainnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga sempat membuat kebijakan sistem 3 in 1. Kebijakan yang diberlakukan sejak era Gubernur Sutiyoso ini membolehkan mobil melintas jika membawa penumpang lebih dari tiga orang.

Namun, sistem ini sudah tidak berlaku kembali karena dinilai tidak efektif. Selain itu, sistem ini banyak dimanfaatkan oleh para joki yang berpura-pura sebagai penumpang.

Banner KTA CekAja

Diagendakan oleh lima Gubernur DKI

Rencana penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta bukan wacana kemarin sore. Jauh sebelumnya, pada era Gubernur Sutiyoso, rencana ini telah digembor-gemborkan sejak lama.

Pada 2006, Sutiyoso telah mengusung ide pemberlakukan ERP yang targetnya bisa dilakukan pada 2006, namun masih terkendala. Kemudian, pada 2009, Gubernur Fauzi Bowo juga melanjutkan ide Sutiyoso untuk menerapkan ide ERP tersebut meski masih tidak terealisasi.

Setelah itu, pada era Gubernur Jokowi, pembahasan ERP telah ditargetkan bisa beroperasi pada 2013. Jokowi bahkan sempat bertemu Menteri Industri Norwegia untuk membahas penerapan ERP ini. Dan Wakil Gubernur Ahok bertemu dengan Kedutaan Swedia dengan agenda sama yakni membahas penerapan ERP.

Penerapan ERP pun telah diuji coba pada Juli 2014. Namun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan tender ERP diduga melanggar UU Persaingan Usaha. Padahal saat itu telah terbit Pergub DKI No. 149/2016 terkait ERP.

Namun, pada Januari 2017 Pergub tersebut direvisi ketika Guberur Ahok cuti. Pergub direvisi oleh Plt. Gubernur DKI Sumarsono. Saat ini, penerapan ERP tengah proses pematangan oleh Gubernur Anies Baswedan.

(Baca juga: Kiat Kaya Raya Ala 4 Pengusaha Muda Indonesia)
Diberlakukan pada 2019

Uji coba penerapan ERP di Jakarta rencananya akan dilakukan pada pertengahan November tahun ini. Namun, penerapan secara resminya akan dilakukan pada tahun depan.

Penerapan sistem jalan berbayar di Jakarta memerlukan waktu yang cukup untuk proses lelang hingga persoalan teknisnya. Sebelumnya, Pemprov DKI telah bekerja sama dengan beberapa universitas ternama seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.

Komitmen UI untuk membantu dalam sektor transportasi DKI Jakarta yakni memberikan pendampingan para ahli untuk mematangkan penerapan ERP tersebut.

Dengan penerapan ERP, sistem jalan berbayar di Jakarta diharapkan bisa menekan angka kemacetan. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan mobil di jalan-jalan tertentu.

Dengan menerapkan jalan berbayar, maka diharapkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum. Dengan catatan, ada intensif yang harus diterima masyarakat yakni kendaraan umum yang nyaman dan aman digunakan.

Saat ini telah dilakukan kajian terkait pengenaan tarif hingga jalan mana saja yang akan diberlakukan kebijakan ERP.

(Baca juga: Belajar Kaya Raya dari Jack Ma, Si Manusia Rp500 Triliun)

Sepeda motor dilarang lintasi jalur ERP

Penerapan jalan berbayar ini dikhususkan untuk kendaraan roda empat yakni mobil. Namun, sepeda motor juga nantinya bakal dilarang melintasi jalur-jalur yang diterapkan ERP.

Dengan demikian, jalur-jalur ERP akan terbesa dari kendaraan roda dua. Maka, harapannya yaitu jalan-jalan yang biasanya kena macet bisa ditekan seiring tidak adanya sepeda motor dan masyarakat yang memilih angkutan umum.

Skema ERP sendiri merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. Jadi anggaran untuk ERP ini dikeluarkan tidak semuanya dari pemerintah.

Nah, itulah sekilas mengenal tentang ERP yang bakal diterapkan di DKI Jakarta pada tahun depan. Apakah Anda sudah siap dengan kebijakan tersebut?

Widget TRV Insurance

Tentang Penulis

Mantan jurnalis yang suka makan jengkol di hari Minggu.