Kartu Pra Kerja Siap di Rilis, Anggarannya Sampai Rp10 Triliun!
2 menit membacaPresiden Joko Widodo tampaknya berupaya untuk langsung menunaikan janji politiknya saat kampanye lalu. Ya, sekitar 2 hingga 3 bulan lagi, kartu pra-kerja akan segera dirilis. Jumlah anggaran yang disiapkan cukup fantastis, mencapai Rp10 triliun.
Kartu ini merupakan salah satu fasilitas negara yang diberikan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Pasalnya melalui kartu ini, mereka yang terdaftar dapat mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya nanti melalui platform digital.
Ditargetkan sekitar 2 juta tenaga kerja bisa memiliki kartu sakti untuk para pencari kerja itu. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dari total 2 juta target tenaga kerja, hanya 500 ribu yang diediakan dalam bentuk kartu. Sementara 1,5 juta sisanya berbasis digital.
“Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri, katanya seperti di kutip dalam laman setkab.go.id.
Adapun sifat daripada pelatihan itu, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta.
Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan. Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini adalah many to many multi to multi.
Ada Platform Digitalnya
Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah, kalau pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak.
Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam “diakreditasi dan bisa dilakukan oleh masyarakat.
“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama,” terangnya.
Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,
Untuk itu pemerintah akan membuat semacam project management office (PMO). Hal itu dimasudkan karena sifat kerjasamanya lintas kementerian. Adapan yang bertindak sebagai PMO adalah Kemenko Perekonomian.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaannya, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible.
Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.
“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja, tutur Airlangga.
Menjawab wartawan soal gaji bagi peserta pelatihan, Menko Perekonomian mengatakan, nanti PMO itu ada budget-nya untuk PMO.
Sedangkan titik pelatihannya nanti dimulai di seluruh Indonesia. Di semua BLK, semua BLK pasti akan ikut, yang di kementerian, BLK semua akan ikut. Kemudian ditambah yang pihak swasta.
“Launchingnya kita persilakan dalam 2-3 bulan akan di launching. Sesudah Perpres ditanda tangani, sambung Airlangga.
Dijelaskan Airlangga, kalau pra pekerja namanya unemployment benefit, sedang tentu ada program-program penciptaan lapangan kerja yang lain.
Tentu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi 6% maka lapangan kerja yang bisa tercipta akan sebanyak 2,5-3 juta.
“Nah itu kan jalan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Yang lain ini adalah untuk safety net, pungkasnya.
Jika rencana ini berjalan sesuai rencana, sekitar Rp4 juta hingga Rp5 juta bakal diterima setiap pemegang kartu. Kamu yang ingin mendapatkan kartu ini bisa terus memantau informasinya.
sambil menunggu kamu bisa manfaatkan waktu luang untuk memulai usaha kecil-kecilan. Soal modal jangan takut, ajukan di CekAja.com
