Seruan Tolak Bayar Pajak dan Menakar Dampaknya Bagi Negara

Belum lama ini ramai diberitakan seruan untuk tidak membayar pajak oleh salah seorang politisi dari partai Gerindra. Ajakan yang merupakan bentuk protes terhadap proses pemilihan umum yang baru saja dilakukan itu, dilontarkan karena adanya anggapan bahwa pemilu 2019 yang digelar pada 17 April lalu berjalan berat sebelah.

Memang jika membincang Pemilu 2019 seakan tidak ada habisnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri baru akan mengumumkan hasil pemilihan presiden di 22 Mei mendatang. Nah jelang pengumuman, banyak sekali ditemukan dinamika yang terjadi diantara kedua peserta pemilu.

Semua hal tersebut seharusnya dapat disikapi dengan bijak dan juga kepala dingin. Karena dalam bentuk kontestasi apapun selalu terdapat menang dan juga kalah. Apalagi dalam politik.

Adanya seruan untuk mogok membayar pajak juga merupakan salah satu bentuk dinamika yang ada. Bermacam reaksi yang timbul dari ajakan tersebut, ada yang meng-iya-kan dan ada juga yang memandangnya dengan kritis.

Maklum, pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang selama ini sangat berjasa mendanai Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Salah satu pihak yang tampak keberatan akan adanya seruan ini adalah Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani.

Ani begitu namanya biasa disebut mengatakan pendapatan negara dari pajak bisa digunakan untuk banyak hal. Seperti untuk pembangunan, untuk membayar gaji aparatur sipil negata (ASN) termasuk didalamnya juga untuk membayar gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Bahkan jika dilihat secara lebih luas, dana pajak merupakan dana vital yang berguna untuk menggerakkan ekonomi dan pemerintahan suatu bangsa. Lalu kira-kira apa dampak yang bakal benar-benar dirasakan jika seruan itu ternyata banyak dilakukan oleh banyak orang?

(Baca juga:  Bisnis Online Kena Pajak? Ini Kiat Antisipasinya!)

1. Utang Berpotensi Bertambah

Tidak mengalirnya uang pajak bakal membuat negara semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Selama ini kekurangan dana untuk negara dicarikan melalui dana pihak ketiga atau pinjaman dari pihak asing.

Disamping itu, pemerintah juga kerap menerbitkan surat utang atau yang dikenal dengan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) guna membiayai anggaran negara. Nah jika penerimaan pajak berkurang tentunya akan berdampak pada utang pemerintah.

Karena itu berarti, pemerintah harus mencari cara untuk menutupi kebutuhan anggaran yang setiap tahunnya mengalami defisit. Padahal pemerintah tengah berupaya untuk terus menekan defisit anggaran hingga ke level terkecilnya.

Sebagai informasi saja, pada tahun 2018 lalu, defisit anggaran terhadap produk domestik bruto mencapai 1,76 persen atau sekitar Rp259,9 triliun. Jumlah itu jauh lebih kecil ketimbang nilai defisit di 2017 yang sebesar 2,51 persen atau sekitar Rp341 triliun.

Posisi utang pemerintah sendiri per April 2019 sudah mencapai Rp4.528 triliun.

2. Pembangunan Berjalan Mundur

Pemerintah selama ini berupaya keras untuk membangun negeri ini. BUkan hanya pembangunan fisik yang dilakukan, pembangunan budaya juga terus dilakukan agar tercipta bangsa yang mandiri dan juga disiplin.

Tengok saja yang terjadi ditubuh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan anak usahanya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang berhasil mengubah penampilan kereta api.

Dulu kereta api dikenal sangat kumuh dan juga tidak tertib, namun dengan adanya kebijakan baru, transformasi budaya dan juga kinerja di perusahaan kereta api menjadi lebih baik.

Penggunanya menjadi lebih disiplin, budaya antri tercipta dan juga kinerja PT Kereta Api menjadi jauh lebih baik. Nah untuk dapat merealisasikan hal itu, dibutuhkan dana pajak, dana yang berasal dari masyarakat untuk kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas dan juga kemajuan teknologi.

Jika dana pajak menipis, maka proses pembangunan yang selama ini sudah mulai berjalan kencang terancam melambat atau bahkan mangkarak, lantaran tidak tercukupinya dana untuk membiayainya.

3. Infasi Berpotensi Liar

Salah satu peran pajak dalam konsep negara adalah sebagai alat stabilitas. Ya, melalui pajak, pemerintah memiliki cukup dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga.

Stabilnya harga akan membuat inflasi menjadi lebih terjaga dan terukur, maklum salah satu komponen pembentuk inflasi adalah harga bahan pokok.

Pengendalian inflasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Kesempatan Kerja Mengecil

Apa hubungannya pajak dengan kesempatan kerja? Tidak banyak yang mengetahui, bahwa efek turunan pajak melebar ke hampir setiap lini. Ya, salah satu fungsi pajak adalah sebagai retribusi pendapatan.

Maksudnya adalah dana pajak digunakan untuk kepentingan umum, termasuk didalamnya membiayai pembangunan. Dengan jalannya pembangunan maka kesempatan kerja akan terbuka.

Dengan begitu pendapatan masyarakat yang berkorelasi dengan daya beli juga diharapkan melonjak.

Pembangunan berjalan bakal mendorong usaha – usaha kecil dan menengah seperti toko bangunan, kontraktor kecil dan juga pekerja harian naik kelas.

Jadi tidak sedikit dampak yang ada dari pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita jangan terus menuntut hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari negara, kamu juga harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Selain itu, kamu juga harus menyiapkan diri agar semuanya tetap bisa berjalan baik melalui investasi. Ada banyak pilihan investasi yang bisa kamu ambil sekarang, salah satunya adalah reksa dana.

Akses CekAja.com dan temukan produk reksa dana yang cocok untuk kamu. Selain karena keuntungannya lebih baik dari deposito, dengan reksa dana kamu juga berarti sudah mendorong pemasukan pajak bagi negara. Karena di setiap transaksi yang kamu lakukan ada dana pajak yang dipotong dari keuntungan kamu.