Membuka akses finansial untuk
jutaan masyarakat Indonesia

Show menu

7 menit waktu bacaan

Mau Nonaktifkan NPWP? Simak Langkah Berikut

by Miftahul Khoer on 17 Februari, 2020

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Namun jika mau di nonaktifkan NPWP-nya juga tidak apa, asal sesuai dengan ketentuan.

cara cek NPWP

Namun hal tersebut dikhususkan bagi seorang yang memperoleh penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Berdasarkan fungsinya, NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak warga negara Indonesia guna memenuhi kewajibannya membayar pajak untuk negara.

Tetapi ada beberapa hal teknis yang berkaitan dengan keamanan dan keefektifan dalam masalah perpajakan, khususnya bagi orang yang ingin menonaktifkan NPWP agar tidak lagi menjadi Wajib Pajak, seperti dalam kasus meninggal dunia.

Namun masih sedikit orang yang tahu bagaimana caranya agar bisa menonaktifkan NPWP.

Merujuk pada peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 9 ayat 1 PER-20/PJ/2013, penghapusan NPWP boleh dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai perundang-undangan perpajakan.

Termasuk penghapusan NPWP karena meninggal dunia, penghapusan NPWP orang asing yang telah kembali ke negara asalnya atau penghapusan NPWP istri yang memilih ikut suami.

Cara penghapusan NPWP, menurut Pasal 9 ayat 2 PER-20/PJ/2013, bisa dilakukan atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan.

Penghapusan NPWP ini harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi sesuai perundang-undangan perpajakan yang mengatur tata cara pemeriksaan atau tata cara verifikasi.

Nah, agar kamu tidak kesulitan. Berikut langkah-langkah yang perlu kamu ketahui untuk menonaktifkan NPWP agar mudah dalam memprosesnya:

(Baca juga: 6 Risiko dan Sanksi Bagi Kamu yang Belum Memiliki NPWP)
A. Menonaktifkan NPWP secara manual

Selanjutnya jika kamu ingin menonaktifkan NPWP, kamu juga bisa dengan melakukan cara manual.

Wajib pajak tinggal datang langsung ke Kantor Pajak dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak.

Selain itu, untuk menonaktifkan NPWP kamu juga bisa mengurusnya melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP).

Nantinya pihak KP2KP akan meneruskan permohonan penghapusan NPWP ke KPP. Setelah itu KPP akan memberikan bukti penerimaan surat jika permohonan diterima secara lengkap.

Setelah memenuhi syarat, wajib pajak harus melengkapi formulir penghapusan NPWP dan menyerahkan dokumen sesuai persyaratan.

Ada beberapa dokumen penting yang kamu persiapkan. Berikut dokumen-dokumen penting yang perlu kamu ketahui sesuai wajib pajaknya .

1. Orang yang meninggal dunia : surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

2. Orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya :dokumen yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

3. Bendahara pemerintah : dokumen yang menyatakan Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.

4. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP : surat pernyataan memiliki NPWP ganda dan fotokopi semua kartu NPWP yang dimiliki.

5. Wanita menikah yang memiliki NPWP : fotokopi buku nikah dan surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suami.

6. Wajib pajak badan : dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak badan telah dibubarkan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti: akta pembubaran badan yang telah disahkan instansi berwenang sesuai perundang-undangan.

(Baca juga: Mau Daftar NPWP Online? Cek Langkahnya Disini!)
B. Menonaktifkan NPWP secara Online

Untuk caa yang satu ini, kamu bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP melalui online.

Langkah yang pertama adalah kamu tingga mengisi formulir penghapusan NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-Registration yang tersedia pada situs Dirjen Pajak (www.pajak.go.id). Ada beberapa hal yang perlu ketahui terlebih dahulu:

1. Permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan wajib pajak melalui aplikasi e-registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum.

2. Wajib Pajak yang menyampaikan formulir Penghapusan NPWP melalui aplikasi e-registration, harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

3. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan secara upload softcopy dokumen melalui aplikasi e-registration atau mengirimkannya menggunakan surat pengiriman dokumen yang ditandatangani.

4. Jika dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan penghapusan secara elektronik, maka permohonan dianggap tidak diajukan.

5. Jika dokumen yang disyaratkan telah diterima lengkap, maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik.

6. Untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, maka permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta warisan.

Namun membayar pajak merupakan satu bentuk kontribusi dan partisipasi yang berdampak sangat besar.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dipatuhi.

Ketika seseorang telah memiliki NPWP atau statusnya menjadi Wajib Pajak, seseorang tersebut memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai partisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan kegunaan NPWP.

1. Fungsi NPWP

Ada keutaman dan fungsi penting jika kamu memiliki NPWP. Fungsi yang paling utama yaitu sebagai alat yang dibutuhkan untuk segala macam bentuk administrasi perpajakan.

NPWP juga berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau Identitas seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Ketiak ada keperluan administrasi yang berkaitan dengan perpajakan, NPWP sendiri dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan guna menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2. Cara membuat NPWP

Bagi kamu yang berniat untuk membuat NPWP, kamu tinggal datang ke Kantor Pajak yang ada di dekat tempat kamu tinggal.

Selain itu, tempat tinggal yang ada di KTP harus juga mencakup area Kantor Pajak tempat kamu mengurus NPWP.

Jika kamu tidak tinggal di tempat kamu membuat KTP, maka terlebih dahulu kamu harus mengurus surat domisili di kelurahan setempat.

Intinya, antara tempat tinggal yang tercantum dalam KTP harus sesuai dengan area Kantor Pajak tersebut.

Sebelum datang ke Kantor Pajak, pertama-tama kamu harus mempersiapkan persyaratan yaitu berupa; KTP, untuk WNA paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), SK untuk PNS.

Setelah lengkap, kemudian mengisi formulir pembuatan NPWP yang sudah tersedia di Kantor Pajak dan tinggal menyerahkannya kepada pihak pegawai pajak.

Jika semua kelengkapan dan formulir telah diisi, pihak pajak akan langsung memprosesnya.

3. Keuntungan memiliki NPWP

Jika kamu memiliki NPWP, tentu akan memudahkan kamu dalam proses administrasi.

NPWP biasanya selalu dibutuhkan sebagai salah satu syarat dalam kelengkapan berbagai proses administrasi. Seperti memudahkan untuk pengajuan Pinjaman dan Kartu Kredit.

Kemudian jika ingin membuat sebuah rekening koran, maka NPWP menjadi syarat penting agar pihak bank dapat memprosesnya.

Sehingga rekening koran yang diajukan bisa langsung dibuat. Ada banyak keuntungan lainnya jika kamu memiliki NPWP.

(Baca juga: Cara Membuat NPWP Perusahaan)
4. Kerugian jika tidak punya NPWP

Menurut peraturan perpajakan, NPWP wajib dimiliki orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) selama satu tahun.;.

Diantaranya semua badan usaha, dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, misal: pengacara, dokter, akuntan, notaris.

Maka bagi setiap warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan seperti yang disebutkan diatas, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi.

Sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, yaitu akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda senilai dua kali jumlah paja

k terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Itulah beberapa langkah cara menonaktifkan NPWP kamu. Nah, bagi wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, dan yang merasa belum memahami cara-caranya.

Uraian di atas bisa menjadi rujukan kamu untuk segera mengurus permohonan penghapusan/penonaktifan NPWP kamu. Semoga bisa bermanfaat.

Kamu sudah memiliki NPWP kan? Dengan NPWP kamu bisa mengajukan kartu kredit lo. Nantinya kamu bisa mendapatkan banyak promo menarik.

Seperti penawaran dari Citibank yang bisa memberikan kamu cashback untuk semua transaksi.  Ajukan saja di CekAja.com.

Tentang Penulis

Miftahul Khoer

Mantan jurnalis yang suka makan jengkol di hari Minggu.