Mantap, Moody’s Pertahankan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang Internasional, Moody’s mempertahankan peringkat utang Indonesia di posisi Baa2 dengan outlook stable. Stabilnya kondisi ekonomi dalam negeri menjadi salah satu penyebab Moody’s tetap memberikan peringkat yang sama dengan tahun lalu.

ibu kota baru

Dengan begitu, negeri ini juga sukses menjaga status investment grade yang sudah disematkan sejak 2012 lalu.

Selain stabilnya kondisi ekonomi, pengelolaan utang yang pruden, rendahnya beban utang pemerintah dan semakin kecilnya defisit dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) juga menjadi dasar bagi Moody’s untuk memberikan hasil pemeringkatan tersebut.

Moody’s juga menggarisbawahi komitmen Pemerintah dalam keberlanjutan reformasi struktural dan fiskal yang baik dan konsisten.

Dalam laporannya, Moody’s menyebutkan rasio beban utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di rentang 30%.

Hal tersebut berada dibawah rata-rata negara peers yang memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 47,3%.

Ke depannya, Moody’s menilai terdapat beberapa hal yang dapat mendorong peningkatan peringkat utang Indonesia, antara lain.

(Baca juga:  Empat Cara Cerdas Terbebas dari Utang)

1. Kebijakan fiskal yang baik dan juga berkelanjutan

Memasuki tahun 2020, Pemerintah sudah menyiapkan 3 kebijakan fiskal untuk guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekekonomian negeri ke arah yang lebih baik lagi.

Hal tersebut sudah disampaikan saat Rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada medio tahun lalu.

Hal tersebut adalah menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas dan juga mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal.

Kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijaka pemerintah yang bertujuan untuk membawa ekonomi negara melalui pengeluaran serta pendapatan pemerintah.

2. Adanya potensi peningkatan penerimaan negara

Hingga akhir tahun ini, Pemerintah menargetkan dapat meraup Rp1.680 triliun dari penerimaan pajak. Jumlah tersebut meningkat 6,53% dari target setoran pajak tahun lalu yang sebesar Rp1.577 triliun.

Angka yang tergolong ambisius tersebut bakal dicapai melalui ekstensifikasi dan juga intensifikasi pajak.

Pemerintah juga terus berupaya memperluas basis penerimaan pajak melalui pemanfaatan data transaksi keuangan untuk para wajib pajak.

Selain itu objek pajak juga akan diperluas, seperti para Youtuber dan juga Selebgram yang selama ini luput dari pengawasan pajak bakal diwajibkan untuk membayar pajak.

Untuk itu pemerintah juga terus mengebut penyelesaian dan efektivitas omnibus law yang diharapkan selesai pada tahun 2021 mendatang.

(Baca juga:  Kaya dan Multi Talenta, 4 Pengusaha Ini Juga Hobi Bermusik)

3. Peningkatan pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita Indonesia terus mengalami tren yang menanjak. Pada tahun 2017 lalu pendapatan per kapita negeri ini berada di angka 51,89 juta kemudian naik ke angka Rp56 juta di 2018.

Pada tahun 2019 lalu, pendapatan per kapita Indonesia berada di angka Rp59,1 juta.

Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan pada tahun 2045 atau sekitar 25 tahun kedepan, negeri ini akan menjadi negara maju dan memiliki pendapatan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.

Pendapatan per kapita sendiri merupakan pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Angka tersebut didapatkan dari hasil pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode tertentu.

Jadi semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara semakin maju negara tersebut, dan begitu pula sebaliknya.

Demi mengejar target di tahun 2045 pemerintah sudah menjalankan beberapa program diantaranya adalah lewat pembangunan infrastruktur, pembangunan industri pengolahan bahan mentah yang melalui pembangunan smelter dan pembangunan industri jasa.

Meski terdapat potensi kenaikan pemeringkatan, pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk itu pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hal tersebut, melalui pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal yang kredibel dan efektif.

Selanjutnya, peranan dari berbagai pihak dan masyarakat luas juga sangat penting dalam mewujudkan perekonomian yang lebih inklusif ke depan.

Jika Moody’s saja bisa memberikan peringkat utang yang baik, kamu sebagai pribadi kreatif juga bisa ikut membantu perekonomian negara melalui wirausaha.

Dengan langkah tersebut kamu sudah ikut membuka lapangan pekerjaan bagi sesama. Butuh modal untuk mendukung usahamu, ajukan di CekAja.com